Jakarta, elaeis.co – Pemerintah Indonesia dan Malaysia menggelar Ad Hoc-Join Task Force Meeting (JTF) putaran ke-2 untuk menyikapi peraturan anti deforestasi Uni Eropa atau EUDR.

Musdalifah Machmud, Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa dan Sumber Daya Alam, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, mengatakan, JTG adalah salah satu moment penting di ruang diplomasi untuk menemukan kesepahaman-kesepahaman baru dengan Uni Eropa (UE).

“Dengan memupuk saling pengertian dan menghormati, Pemerintah Indonesia berharap UE dapat memahami dan mempertimbangkan upaya yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia selama ini khususnya terkait prinsip-prinsip keberlanjutan," katanya dalam keterangan resmi Ditjenbun, kemarin.

Delegasi Kementerian Pertanian juga turut hadir pada pembukaan JTF ke-2 Jumat pekan lalu. Mewakili Direktur Jenderal Perkebunan, Prayudi Syamsuri selaku Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mengatakan, sejak kick off pada JTF ke-1 di Jakarta, prinsip-prinsip keberlanjutan menjadi isu utama dan Pemerintah Indonesia dalam posisi tidak menyetujui EUDR karena bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas sebagaimana diarahkan dalam WTO.

"EUDR jelas hambatan dagang yang tidak bisa kita terima, justru JTF ini menjadi salah satu jalur diplomasi yang kita tempuh terutama aspek yang kita dorong melalui Workstream 2: Relevant certification schemes (mandatory implementation)," jelasnya.

Dia menambahkan, pada JTF ke-2 ini terdapat 5 Workstream yang akan membahas beberapa isu-strategis EUDR. Tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Perkebunan adalah Workstream 1 (Inclusivity of smallholders in the supply chains), Workstream 2 menyangkut Relevant certification schemes (mandatory implementation), dan Workstream 3 terkait Traceability Tools.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perkebunan, Andi Nur Alam Syah mengatakan, prinsip-prinsip keberlanjutan sudah sangat lengkap disematkan pada ISPO. "Tinggal kita dorong pengakuan resmi dari negara konsumen kelapa sawit dunia, khususnya UE. Mereka harus mengakui ISPO, karena ISPO merupakan kedaulatan perkebunan," tegasnya.

Menurutnya, Pemerintah Indonesia sudah sadar sejak tahun 2011 terkait aspek keberlanjutan di komoditas kelapa sawit dengan terbitnya Permentan nomor 19 tahun 2011. Hingga tahun 2023 ini regulasi-regulasi ISPO terus diperkuat. "Tinggal selangkah lagi, kita juga akan menelurkan regulasi keberlanjutan untuk kopi, kakao dan karet," ungkapnya.

“Perlunya kita tetap mengedepankan semangat bekerjasama dan berkomitmen untuk mencapai kesepahaman bersama, karena bagaimanapun terbitnya EUDR merupakan tantangan besar bagi akses pasar komoditas perkebunan Indonesia ke Uni Eropa sehingga JTF ke-2 ini kami pandang merupakan diplomasi strategis untuk menjelaskan kembali komitmen Pemerintah Indonesia tentang aspek-aspek berkelanjutan tersebut,” lanjutnya.

Dia menekankan bahwa pemerintah Indonesia mengedepankan diplomasi dalam menghadapi segala tantangan perdagangan untuk komoditas perkebunan. Diplomasi tidak hanya secara bilateral, tetapi dalam tataran regional dan multilateral serta melibatkan organisasi-organisasi internasional. Seperti pada JTF ini, CPOPC menjadi bagian terdepan dalam mendorong konsolidasi negara-negara produsen kelapa sawit dunia terkait persoalan EUDR yang ke depan akan menghambat ekspor komoditas kelapa sawit, kakao, karet dan kopi ke UE.

“Saya atas nama Kementerian Pertanian mengapresiasi terlaksananya JTF ke-2 di Putrajaya, Malaysia. Tentunya Pemerintah Indonesia tetap pada posisi tidak menginginkan terdapat hambatan perdagangan dan ke depan kita sama-sama introspeksi di national policy bahwa ternyata tuntutan pedagangan dunia mengharuskan aspek-aspek keberlanjutan sebagai salah satu syarat untuk berdagang. Indonesia sudah punya ISPO, dan harus diperkuat lagi agar bisa terus tembus menjangkau akses pasar di negara-negara tujuan ekspor komoditas kelapa sawit Indonesia,” tutupnya.