Jakarta, elaeis.co - Pemerintah menempuh kebijakan menurunkan tarif Pungutan Ekspor (PE) menjadi USD 0 sejak 15 Juli hingga 31 Agustus mendatang.

Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas PMK Nomor 103/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan. Mulai 1 September 2022 tarif progresif akan berlaku kembali terhadap harga PE.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, kebijakan itu diambil pemerintah dalam rangka mendorong percepatan ekspor minyak sawit (CPO) dan produk turunannya. Tujuan lainnya adalah meningkatkan harga Tandan Buah Segar (TBS) di level petani dan sekaligus berkontribusi terhadap penurunan harga CPO global.

“Ini diharapkan dapat mendorong peningkatan ekspor lebih cepat lagi dan meningkatkan harga TBS di level petani,” katanya dalam rilisnya, Rabu (20/07).

Selain itu untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit, komitmen pemerintah ditunjukkan melalui peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh rakyat, hilirisasi produk kelapa sawit untuk sektor industri dengan mendorong perkembangan industri oleokimia (bahan kimia yang berasal dari lemak seperti kosmetik dan deterjen), maupun melalui dukungan pembentukan pabrik-pabrik kelapa sawit berskala kecil, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia terutama program pengembangan yang sesuai praktik pertanian yang baik dan menunjang keberlanjutan usaha.

Pemerintah juga berkomitmen untuk melanjutkan Program Mandatori Biodiesel untuk mendukung target bauran energi Indonesia sebesar 23% di tahun 2025.

“Program Mandatori Biodiesel yang saat ini mencapai B30 yang telah dijalankan, mampu menciptakan instrumen pasar domestik sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pasar ekspor,” tutup Febrio.