Pekanbaru, elaeis.co - Menganggap remeh suara petani sawit di Pemilihan Presdir (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) adalah suatu kesalahan besar.

Begitu kata Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Dr Gulat Medali Emas Manurung, kepada elaeis.co, Minggu (22/10).

Kata Gulat, suara petani kelapa sawit sangat dibutuhkan oleh para calon presiden dan calon legislatif yang akan berkontestasi di pesta demokrasi 2024 mendatang.

"Petani sawit itu tersebar dari Aceh sampai Papua dengan jumlah 17,8 juta jiwa. Jika dihitung istri dan anaknya, paling tidak totalnya ada 52 juta suara untuk pemilu nanti," kata dia.

Oleh sebab itu, sebagai petani dari komoditas unggulan Indonesia itu, Gulat memandang bahwa sangat wajar jika petani sawit juga turut mengamati capres-capres yang ada saat ini perihal pemahamannya tentang masalah dan solusi kedepannya.

"Enggak perlu yang muluk-muluk, tapi harus real, karena masalah yang dihadapi petani sawit itu adalah masalah Indonesia dan resolusinya sangat sederhana," ujarnya.

Gulat mengatakan pihaknya mengusulkan agar capres nantinya bisa mensejahterakan petani sawit melalui tiga pilar.

Pertama kepastian kepemilikan lahan petani sawit, aspek legalitas terkait kawasan hutan dan sertifikasi kebun petani dengan menggunakan dana sawit.

"Kami mibta disertifikatkan kebun sawit oleh BPN. Dan juga mengeluarkan sawit dari klaim Kementerian Kehutanan yang menyebutkan sawit petani masuk kawasan hutan. Hal ini dapat mempermudah persyaratan PSR untuk petani," ujarnya.

Kedua, lanjut Gulat, presiden juga harus mendukung petani sawit untuk masuk ke sisi hilir, yakni pengolahan sawit. Jadi tidak hanya menjual buah sawit berupa TBS saja, harus sudah masuk ke sisi hilir.

"Salah satu caranya adalah dengan mendukung pendirian pabrik kelapa sawit (PKS) legani sawit yang terintegrasi dengan pabrik minyak goreng. Dananya bisa diambil dari dana BPDPKS, bukan dari APBN," jelasnya.

Dan ketiga adalah mendukung didirikannya Badan Sawit Indonesia (BSI) Yang langsung dibawah instruksi Presiden.

"Dirikan Badan Sawit Indonesia (BSI), sehingga kedepannya semua urusan terkait sawit diurusi oleh badan ini. Tidak seperti sekarang, ada 7 Kementerian yang mengurusi sawit, sehingga urusannya menjadi ribet dan saling ego kementerian," kata dia.

Selain itu, Gulat juga meminta agar harga TBS menginduk ke harga Bursa CPO Indonesia. "Yang paling penting adalah harga TBS Petani tidak hanya diukur kepada satu produk (CPO), tetapi juga mempertimbangkan produk turunan lainnya sehingga harga TBS Petani tetap terjaga". Contohnya sering terjadi  disaat harg CPO anjlok malah harga Minyak Goreng naik atau paling tidak baik-baik saja," ujar Gulat.