Bengkulu, elaeis.co - Konflik agraria antara PT Daria Dharma Pratama (DDP) dengan petani sawit di wilayah Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, belum berujung.

PT DDP tetap bersikeras mengklaim memiliki legalitas untuk mengelola lahan eks PT Bumi Bina Sejahtera (BBS). Sementara masyarakat setempat yang tergabung dalam kelompok Petani Maju Bersama (PMB) sudah lebih dulu menggarap dan berkebun sawit di lahan yang sama.

Perwakilan PMB, Dahri Iskandar mengatakan, pada awalnya pemerintah menyatakan bahwa lahan tersebut terbengkalai, makanya kemudian digarap oleh para petani. Belakangan PT DDP masuk sehingga para penggarap terpinggirkan.

"Konflik ini pecah karena negara berpihak kepada perusahaan. Hal ini tidak terjadi dalam satu atau dua tahun terakhir, tetapi sudah sejak tahun 1997. Kami meminta agar negara berpihak kepada petani dan menarik aparat kepolisian dari lahan garapan petani," kata Dahri, Jumat (16/6).

Menurutnya, akibat konflik tersebut, banyak petani sawit yang menjadi korban kebrutalan pihak PT DDP. Padahal petani hanya berusaha menghentikan penjarahan TBS kelapa sawit yang dilakukan oleh karyawan PT DDP.

"Konflik tidak akan terjadi kalau PT DDP tidak menjarah TBS kelapa sawit di lahan bekas PT BBS ini. Karena mereka menjarah, ya konflik terus berlanjut sampai sekarang," ujar Dahri.

Dahri melaporkan bahwa penjarahan buah sawit milik petani sawit di area ini terus terjadi. Bahkan belum lama setidaknya 26 janjang sawit diambil oleh pihak perusahaan. Namun, aksi ini langsung dihentikan oleh para petani. Akibatnya karyawan PT DDP yang melakukan pemanenan TBS pergi meninggalkan lahan tersebut.

"Konflik antara petani Malin Deman dan PT DDP akan terus terjadi. Ini sudah berlangsung selama 26 tahun tanpa ada penyelesaian tegas dari pemerintah pusat maupun daerah," sesalnya.

"Kami berharap pemerintah membantu menyelesaikan konflik ini. Jika ini tidak dituntaskan, maka berpotensi menimbulkan korban jiwa diantara kedua belah pihak. Kami tidak ingin itu terjadi," tutupnya.