Jambi, elaeis.co - Kadisbun Provinsi Jambi, Agusrizal, bersuara terkait aksi demonstrasi petani yang terjadi di 3 kabupaten akibat anjloknya harga sawit. 

Menurut dia, walaupun harga sawit kini anjlok, pihak Disbun Jambi belum ada menerima laporan terkait harga sawit petani yang tergabung dalam skema kemitraan dihargai sampai di bawah Rp 1.000/kg.

Terkait desakan mencabut larangan ekspor CPO yang akhirnya menimbulkan demonstrasi, menurut Agusrizal, pihaknya telah melakukan rapat dengan sejumlah pihak terkait. 

"Jadi begini, kita tadi sudah ketemu, rapat kordinasi. Ada Samade, Gapki, pabrik kelapa sawit (PKS) juga. Kita tanyakan ke pabrik, ada yang memang dia sudah hampir penuh tangki timbun CPO nya. Ada yang tinggal sanggup menampung CPO selama satu minggu lagi, ada yang sampai sekitar tiga minggu lagi," katanya. 

Hal tersebut akhirnya berpengaruh pada daya beli perusahaan kepada TBS petani yang tak tergabung dalam mitra. 

"Apalagi PKS juga banyak yang punya kebun inti. Sehingga dia mengurangi untuk membeli TBS petani swadaya yang tidak bermitra. Nah itu yang terjadi, korbannya memang petani sekitar," jelasnya.

Di rapat tersebut, pihaknya sudah sepakat dengan dinas terkait di kabupaten, pihak pabrik, dan asosiasi petani, untuk mengusulkan 4 hal penting kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pertama, segera cabut larangan eskpor CPO dan produk turunannya. Kedua, regulasi yang mengatur harga TBS non mitra kan belum ada, sehingga kita juga tidak bisa untuk menindak pabrik. Terkendalanya disitu karena tak ada diatur, karena itu kami usulkan untuk bermitra," katanya. 

Agus menilai, kalau petani dan PKS bermitra, menandakan bahwa TBS tersebut jelas asal usulnya. Sementara yang bukan mitra, banyak yang belum jelas sumbernya.

"Yang ketiga, soal minyak goreng, kita usulkan untuk disubsidi karena ada dana BPDPKS yang asalnya dari petani sawit juga. Dan terakhir, yang ke 4, soal kemitraan jangka panjang harus didukung," katanya.

Menurutnya, Jambi sudah mempunyai perda soal kemitraan petani sawit dengan perusahaan. Namun ia mengakui perda tersebut masih kurang sosialisasi. 

"Perusahaan juga banyak yang antara mau dan tidak mau. Petani juga sepeti itu. Kalau harga di tempat lain tinggi, dia tak bisa pindah. Makanya ke depan kita akan dorong untuk kemitraan jangka panjang. Supaya pabrik tenang mendapat TBS yang jelas asalnya dan petani juga menerima harga yang sesuai standar," katanya. 

"Kalau sudah bermitra kan sudah ada aturannya, kalau PKS buat harga di bawah harga disbun, kita bisa lakukan penindakan," lanjut dia.