Putra Jaya, elaeis.co - Pihak Inggris dan Uni Eropa secara bergiliran mendengarkan sikap Malaysia soal nasib pekebun kecil dan penerapan European Union Deforestation Regulation' (EUDR) atau dikenali sebagai Peraturan Produk Bebas Penebangan Hutan Uni Eropa. 

Paparan dari pihak Malaysia disampaikan oleh Menteri Perladangan dan Komoditi (KPK), Datuk Seri Johari Abdul Ghani, di ruang kerjanya beberapa waktu yang lampau.

Di akun media sosialnya yang dikutip elaeis.co, Kamis (22/2/2024), Johari menyebutkan paparan pertama soal EUDR disampaikan kepada Ailsa Terry selaku Komisioner Tinggi Negara-negara Persemakmuran (Commonwealth) Inggris untuk Malaysia.

Hari berikutnya disampaikan kepada Duta Besar dan Ketua Perwakilan Uni Eropa (UE) untuk Malaysia, Michalis Rokas. Pendapat Johari disampaikan saat keduanya berkunjung ke kantor KPK Malaysia.

Kepada Michalis Rokas, Johari bilang pertemuan itu penting sebagai upaya untuk memastikan agar seluruh produk sawit asal Malaysia tidak dihalangi masuk ke Uni Eropa.

"Saya telah memberi penerangan kepada mereka yaitu hampir 98 persen ladang-ladang kelapa sawit di Malaysia telah memenuhi standar Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO), yang merupakan skema sertifikasi bertaraf global," ujar Johari.

Bahkan dalam pertemuan itu Johari sesumbar kalau proses sertifikasi MSPO sudah melebihi darinketentuan yang telah ditetapkan dalam EUDR.

Ia mengingatkan pihak Uni Eropa untuk memperhitungkan kepentingan para pekebun sawit skala kecil yang sangat tergabting dari hasil kebun sawitnya yang juga berkala kecil.

Johari mengklaim kalai dalam pertemuan itu Michalis Rokas dan tim dari Uni Eropa memahami seluruh upaya Malaysia dalam membamtu para petani sawit dalam menerapkan perkebunan sawit yang berkelanjutan.

"Pemerintah Malaysia akan memastikan semua produk berkaitan kelapa sawit dari Malaysia akan terus diterima pakai di negara-negara Eropa menjelang tahun 2025," ucap Johari.

Dengan Inggris
Sementara itu saat menerima kunjungan Komisioner Tinggi Commonwealth Inggris untuk Malaysia, Ailsa Terry, Johari mengakui mendapatkan sebuah penawaran.

Yaitu, ucap Johari, untuk menjadi terlibat dalam dialog yang digelar oleh Forest, Agriculture and Commodity Trade (FACT).

Kata dia, acara "Forest, Agriculture and Commodity Trade (FACT) Dialogue" itu akan dihadiri oleh 30 negara yang menguasai 75 persen perdagangan komoditas agro global.

"FACT Dialogue ini adalah dialog antara Pemerintah dengan Pemerintah, Goverment to Goverment, dan membicarakan soal-soal deforestasi, krisis iklim, biodiversity, serta lahan yang berkelanjutan," ucap Menteri KPK Malaysia.

Ia menegaskan, nantinya dalam FACT Dialogue dirinya akan berbicara tentang beragam isu seperti nasib para pekebun kecil, di Malaysia.

"Kemudan soal ekspor komoditas, aspek ketelusuran atau tracebility, penelitian dan pengembangan atau research and development (R&D)," tegas Menteri KPK Malaysia, Datuk Seri Johari Abdul Ghani.