https://www.elaeis.co

Berita / Sumatera /

Industri Sawit Terus Diingatkan tentang Pentingnya ISPO

Industri Sawit Terus Diingatkan tentang Pentingnya ISPO

Ketua Peneliti Fakultas Hukum Unimal Prof Dr Jamaluddin menyerahkan cendera mata kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Bireun, Ir M. Jafar. Foto: Humas Unimal


Bireuen, elaeis.co - Pemkab Bireun bekerja sama dengan peneliti Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe melaksanakan Focus Group Disscusion (FGD) untuk mengkaji penerapan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) pada industri perkebunan kelapa sawit di daerah itu.

Kegiatan tersebut diikuti oleh peserta dari unsur pemda, akademisi, perwakilan perusahaan sawit, perwakilan masyarakat sipil dan asosiasi petani kelapa sawit, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Ketua Peneliti Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Prof Dr Jamaluddin, mengatakan, sama dengan daerah lain, kehadiran perusahaan kelapa sawit di wilayah Kabupaten Bireuen diharapkan mampu menumbuh kembangkan perekonomian negara, daerah dan masyarakat.

"Terutama pada pengembangan CPO yang dapat dijadikan biodiesel serta meminimalisir efek negatif terhadap lingkungan. Untuk itulah perusahaan sawit dituntut untuk mendapatkan sertifikat ISPO,” jelasnya melalui keterangan resmi Humas Unimal.

Ia menegaskan bahwa penerapan ISPO pada perusahaan kelapa sawit sangat berpengaruh pada penjualan CPO yang akan dijadikan sebagai bahan baku biodiesel.

Dia menjelaskan, Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dan PP No. 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Sawit berkelanjutan Indonesia. Dua regulasi itu untuk mempercepat proses sertifikasi ISPO bagi perusahaan kelapa sawit maupun pekebun, terutama dalam menghasilkan CPO yang diolah menjadi biodiesel (B30).

“Perlu didorong kepada perusahaan dan pekebun sawit untuk mendapatkan sertifikasi ISPO. Karena hanya CPO yang tersertifikasi ISPO yang bisa dijadikan B30," tukasnya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Bireun, Ir M. Jafar MM, sepakat bahwa perusahaan maupun pekebun sawit secepatnya harus mengikuti sertifikasi ISPO.

“Sekarang banyak beredar informasi negatif tentang perkebunan kelapa sawit. Misalnya masalah kerusakan lingkungan, masalah sosial, maupun masalah ekonomi. Dengan adanya ISPO ini, ada standar atau SOP maupun adanya prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan sehingga masalah-masalah tersebut dapat terselesaikan,” katanya.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen, Irwan MSi menambahkan, sejumlah LSM dalam negeri maupun dari hasil voting Komite Lingkungan Kesehatan Masyarakat dan Keamanan Pangan Parlemen Uni Eropa menyebutkan bahwa kelapa sawit menyebabkan deforestasi, degradasi habitat, masalah HAM, standar sosial yang tidak patut, dan masalah tenaga kerja anak.

“Dengan adanya sertifikasi ISPO, akan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha industri sawit di Kabupaten Bireuen terhadap peraturan perundang-undangan maupun memperbaiki tata kelola industri, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, menjaga kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati, pengelolaan lahan gambut secara bertanggung jawab, dan upaya pencegahan kebakaran lahan," paparnya.

"Penerapan ISPO juga akan melindungi sumber air, sempadan sungai, pantai, daerah rawan bencana alam, hutan atau padang rumput dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, area yang memiliki nilai sejarah tinggi, serta melindungi spesies terancam punah. Termasuk turut serta berperan dalam pengurangan emisi gas rumah kaca,” imbuhnya.
 

Komentar Via Facebook :