Pontianak, elaeis.co - Pemerintah melakukan audit dari hulu ke hilir untuk meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas industri kelapa sawit. Audit terhadap industri strategis itu bertujuan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tata kelola yang berjalan saat ini sehingga diperoleh masukan untuk melakukan perbaikan yang dibutuhkan.

Audit tersebut sudah mulai berjalan di sejumlah daerah. Di Provinsi Kalimantan Barat (kalbar), kegiatan koordinasi pengumpulan data atas atat kelola sawit dibuka oleh Plt Kepala Perwakilan BPKP, Jonchon Samosir.

Dia menjelaskan bahwa proses audit dilakukan mulai dari hulu, yakni perkebunan, sampai ke hilir seperti industri pengelolaan kelapa sawit, oleochemical, dan biodiesel.

“Melalui Menko Marves, Presiden meminta BPKP untuk melakukan audit tujuan tertentu sehingga nanti kita bisa mendapatkan gambaran menyeluruh tata kelola yang berjalan saat ini dan perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan,” katanya dalam keterangan resmi Kominfo BPKP Kalbar.

"Selain perbaikan tata kelola, audit yang dilakukan juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi penguatan pengendalian dan peningkatan efektivitas manajemen risiko pembangunan nasional pada sektor perkebunan dan industri kelapa sawit," tambahnya.

Menurutnya, BPKP menggandeng organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Kalbar, seperti inspektorat dan dinas perkebunan, dalam proses pengumpulan data. Total waktu audit ditetapkan selama tiga bulan, mulai dari Juli sampai dengan September 2022.

"Kita berharap dengan adanya audit ini, data-data dapat terintegrasi sehingga pemda dapat mengambil kebijakan dengan lebih efisien dan efektif," tukasnya.

Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Hisyam Wahyudi, menambahkan, data-data dari beberapa stakeholders yang terkait dengan industri kelapa sawit sangat dibutuhkan untuk menyukseskan audit ini. Itu sebabnya dia memohon kerja sama dari seluruh OPD terkait.

“Kami mengharapkan bantuannya untuk dapat memberikan data yang kami butuhkan untuk keberlangsungan dan kesuksesan audit ini. Pada tahap awal kami melakukan pengumpulan data untuk mendapat gambaran besar tata kelola yang berlangsung saat ini sehingga dapat melakukan audit dengan efektif dan efisien,” katanya.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalbar, Muhammad Munsif, mengapresiasi audit yang dilakukan BPKP. Menurutnya, Gubernur Kalimantan Barat juga sangat mendukung audit ini agar dapat mengoptimalkan pendapatan provinsi seperti pajak daerah dan pajak yang dipungut pusat.

“Dengan adanya audit ini, kami sangat terbantu sehingga kami dapat mengkonsolidasi data yang ada di provinsi dan kabupaten/kota yang bisa dijadikan sebagai panduan atau SOP bagi kami untuk membuat kebijakan terkait kelapa sawit di Kalbar," katanya.