Jambi, elaeis.co - Memiliki kebun kelapa sawit terluas di dunia, Indonesia seharusnya memiliki Kementrian Perkebunan. Ini menjadi usulan sejumlah asosiasi kelapa sawit guna menyelesaikan seluk beluk permasalahan di sektor perkebunan kelapa sawit.

Menurut Ketua Bidang Hukum & Advokasi DPW Apkasindo Provinsi Jambi, Dermawan Harry Oetomo, Indonesia saat ini masih berkutat pada permasalahan-permasalahan yang justru terus menekan petani kelapa sawit.

Baca Juga: Anugerah Jurnalistik Sawit Segera Digelar, Siapkan Karya Terbaikmu

Misalnya saja Permentan Nomor 01 Tahun 2018 yang dianggap sebagai biang kerok masalah harga kelapa sawit petani swadaya. Permasalahan ini sudah hampir 2 tahun tidak kunjung selesai.

Padahal kata Dermawan negara-negara luar tengah mengembangkan rekayasa genetika kelapa sawit agar dapat diproduksi di negaranya sendiri. Ini menjadi ancaman bagi Indonesia yang merupakan penghasil kelapa sawit terbesar di dunia.

"Dari sekilas deretan masalah, maka sudah selayaknya perlu hadir satu Kementerian Perkebunan yang dipimpin  kalangan intelektual sawit yang sekaligus memahami komoditas sektor perkebunan lainnya, tetapi dengan menerapkan satu prinsip The Right Man On The Right Place. Ini dikarenakan sawit Indonesia membutuhkan adanya percepatan akselerasi untuk terus meningkatkan sawit sebagai komoditi unggulan dan andalan sektor perkebunan di Indonesia yang juga menjadi penyangga pemulihan ekonomi nasional (PEN)," kata Dermawan kepada elaeis.co, Sabtu (2/3).

Menurutnya, saat ini lintas kementrian justru dipimpin oleh sosok yang justru latar belakangnya kurang memahami dunia kelapa sawit secara rinci. Malah terkesan memaksakan diri demi mendapatkan kedudukan sebagai pejabat tinggi negara.

"Seharusnya pemimpin harus berani membela petani yang merupakan pahlawan devisa. Misalnya saja masalah PSR yang rekomteknya harus berlarut-larut dan harus dikejar-kejar baru cepat dikerjakan. Sehingga menimbulkan banyak negatif thinking, ada apa dengan pihak Dirjenbun," paparnya.

Untungnya, kata dia, Apkasindo terus gigih dan tak pernah menyerah untuk kejelasan perkebunan kelapa sawit ini meski tidak ada dukungan dari BPDPKS. Oleh sebab itu, hadirnya Kementrian Perkebunan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Mengingat sawit adalah komoditi unggulan dan andalan sektor perkebunan yang berperanan menjaga branding Indonesia sebagai negara produsen CPO terbesar di dunia.

"Sawit juga sebagai solusi menjaga terjadinya resesi, stagflasi inflasi sejauh tetap didukung adanya satu konsep roadmap hilirisasi sebagai jargon sawit Indonesia dimana hanya sosok yang levelnya dengan sebutan sang maestro sawit Indonesia, yang bisa menerapkan sistem manajemen modern tentang sawit masa depan yang terbarukan," ujarnya.

Ia juga mengatakan, perlu hadirnya tenaga penyuluh lapangan untuk langsung berdampingan bersama petani kelapa sawit. "Fenomena inilah yang harusnya menjadi evaluasi bagi pihak Kementan Dirjenbun, Kemenkeu serta BPDPKS dan KOMRAH sebagai skala prioritas program kerjanya yang secara realistis petani sawit swadaya se-Indonesia hanya bisa bertepuk sebelah tangan saja dari tahun ke tahun," jelasnya

"Tahun 2024 negara Indonesia membutuhkan suatu pembuktian yaitu adanya terapan prinsip kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas sebagai contoh konkret serta sesuai dengan branding employee ASN, yaitu bangga melayani bangsa bukan justeru bangga mempersulit bangsa. Intinya siapapun presiden dan wakil presiden terpilih harus segera merespon mempersiapkan adanya Departemen Perkebunan sebagai solusi menyelamatkan sawit swadaya dari Sabang-Merauke," imbuhnya