https://www.elaeis.co

Berita / Internasional /

Indonesia Kehilangan Pasar CPO Dunia

Indonesia Kehilangan Pasar CPO Dunia

Ilustrasi/TEMPO


Padang, elaeis.co - Hingga hari ini aktifitas ekspor CPO Indonesia masih belum maksimal. Akibatnya harga tandan buah segar (TBS) petani juga masih jeblok.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tersendatnya sirkulasi ekspor tersebut. Salah satunya yakni Indonesia kehilangan pangsa pasar dunia. Hal ini diduga kuat akibat penutupan ekspor yang dilakukan oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

"Kalau di Sumbar, kendala kita adalah putusnya kontrak perusahaan eksportir CPO dengan negara-negara importir. Pemerintah melarang ekspor, otomatis kontrak yang terjalin putus," ujar Ketua GAPKI Sumbar, Bambang Wiguritno saat berbincang dengan elaeis.co, Kamis (7/7).

Akibat pemutusan kontrak itu lanjut Bambang, negara eksportir mencari sumber lain dan mengarah ke Malaysia. Akhirnya pasar Indonesia direbut Malaysia.

Selain ke Malaysia, negara-negara tersebut memilih untuk menggunakan minyak nabati lain seperti minyak kedelai dan minyak biji matahari sebagai cadangan walaupun harga lebih mahal.

"Pada akhirnya kita tidak punya posisi tawar dan terpaksa mencari pasar baru. Kecuali pasar tradisional yang masih berjalan dengan terseok-seok," ujarnya.

Akibat kondisi itu PKS-PKS akhirnya memilih untuk menurunkan harga TBS petani. Sebab tangki penyimpanan CPO mereka terancam penuh. Di Sumbar saja dari pengamatan Bambang, tangki penyimpanan sudah terisi 70%. Dengan itu PKS mengaku tidak berani membeli TBS dengan harga yang lebih tinggi lantaran takut CPO mereka tidak laku di pasar.

"Sehingga penyerapan hasil kebun petani tidak maksimal," bebernya.

Meski begitu hingga saat ini sudah tidak ada PKS yang tidak melayani petani. Seluruh PKS di Sumbar beroperasi usai ada 4 PKS yang memilih tutup saat kebijakan presiden diresmikan.

Selain pangsa pasar, aktifitas ekspor juga tersendat lantaran banyaknya aturan hingga potongan ekspor yang berlakukan pemerintah.

"Kita berharap pasar kembali terbuka lebar dan pemerintah tidak berubah-ubah dalam mengeluarkan aturan," tandasnya.

BACA BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Komentar Via Facebook :