Jakarta, elaeis.co - Keputusan pemerintah menyerahkan harga minyak goreng (migor) kemasan sederhana dan premium sesuai mekanisme pasar yang berlaku sejak kemarin didukung oleh anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika.

Dalam keterangan resmi yang diterima elaeis.co, dia menyebutkan, kebijakan tersebut akan membuat para produsen bersaing sehingga menutup celah bagi spekulan.

"Para spekulan memanfaatkan disparitas harga minyak goreng di pasar tradisional yang sulit untuk diintervensi pemerintah. Aktifitas spekulan ini juga yang memunculkan dugaan terjadinya penyelundupan minyak goreng," kata Yeka.

Ia menambahkan, dampak dilepaskannya harga migor kemasan pada mekanisme pasar adalah terjadinya kenaikan harga migor. Nah, Yeka melihat kenaikan harga migor ini berpotensi menekan kemampuan atau daya beli kelompok masyarakat yang rentan seperti keluarga miskin dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Untuk itu, Yeka menyarankan pemerintah memproteksi kelompok masyarakat lemah ini melalui mekanisme pemberian bantuan langsung tunai (BLT) migor.

"Agar tidak membebani APBN, untuk keperluan BLT, pemerintah dapat meningkatkan pajak dan levy atau pungutan ekspor produk turunan minyak sawit mentah atau CPO," imbuhnya.