Jambi, elaeis.co - Pemerintah saat ini telah melakukan kebijakan untuk menutup ekspor bahan baku dan minyak goreng ke luar negeri. Hal itu disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo, Jumat (22/4/2022) malam kemarin.

Penutupan ekspor ini nantinya akan dimulai sejak 28 April 2022 nanti. Kebijakam ini mendapat respons yang berbeda. Ada yang mendukung, adapula yang tak setuju.

Ketua Bidang Advokasi dan Hukum DPW Apkasindo Jambi, Dermawan Harry Oetomo berpendapat kebijakan tersebut patut diacungi jempol. Karena Presiden Joko Widodo telah megambil langkah tegas untuk kepentingan rakyat.

"Perlu diapresiasi karena presiden lebih mementingkan rakyat ketimbang sekelompok orang yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan terlepas dari pertimbangan lain mulai 28 April 2022," terangnya saat berbincang dengan elaeis.co, Sabtu (23/4/2022)

Menurutnya kebijakan itu bisa jadi dampak dari kasus dugaan korupsi yang menjerat IWW selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI, MPT selaku Komisaris PT. Wilmar Nabati Indonesia, PTS selaku General Manager di Bagian General Affair PT. Musim Mas dan SM selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG) beberapa waktu lalu.

Sementara dampak terhadap harga TBS petani justru dinilai Harry tidak terlalu signifikan. Sebab kebijakan itu beda kasus dengan harga kelapa sawit.

"Kita tunggu saja lah, mungkin ini jadi peringatan buat para Menteri di kabinet Indonesia bersatu, dimana fungsi kontroling harus dikedepankan. Sangat mustahil seorang atasan kok anak buah berbuat atas nama perusahaan tidak tahu, kan tak logis," tutupnya.

"Pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian," ujar Jokowi Usai memimpin rapat pemenuhan kebutuhan pokok rakyat di Istana Negara.