Palangka Raya, elaeis.co - Miskomunikasi sering terjadi antara perusahaan dengan pekerja sehingga menyebabkan konflik. Karena itu dialog sosial perlu diimplementasikan di perusahaan untuk meningkatkan kerja sama pekerja dan pengusaha.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah (kalteng), Farid Wajdi, saat membuka kegiatan Lokalatih Dialog Sosial untuk hubungan industrial yang Efektif dan Produktif Pada Sektor Kelapa Sawit yang diadakan di Palangkaraya, 20 – 21 Februari 2024.

Dia mengapresiasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) atas diadakannya lokalatih dialog sosial. Kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi perusahaan dan serikat pekerja dalam meningkatkan komunikasi dan menjalin hubungan yang harmonis.

"Lokalatih Dialog Sosial merupakan salah satu komitmen GAPKI dalam mewujudkan industri kelapa sawit yang berkelanjutan terkait aspek ketenagakerjaan," jelasnya dalam keterangan resmi GAPKI dikutip Kamis (22/2).

Kegiatan ini juga didukung oleh ILO Indonesia dan Timor Leste melibatkan Jejaring Serikat Pekerja Serikat Buruh Sawit Indonesia (JAPBUSI), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalteng dan stakeholder ketenagakerjaan industri kelapa sawit di Kalteng. Kegiatan diawali dengan seminar tripartit dan dilanjutkan dengan rangkaian pelatihan yang melibatkan 40 peserta yang merupakan perwakilan pihak manajemen dan serikat pekerja/perwakilan pekerja dari 20 perusahaan anggota GAPKI Kalteng.

GAPKI komitmen dalam meningkatkan dan mendorong dialog sosial antara GAPKI dan serikat pekerja dalam industri kelapa sawit. Hal ini telah tercantum dalam program kerja GAPKI dan terus ditindaklanjuti hingga ke daerah. GAPKI bersama JAPBUSI menginisiasi terbentuknya Jaga Sawitan sebagai wadah bipartit dalam mendiskusikan berbagai isu ketenagakerjaan di industri kelapa sawit.

Nursanna Marpaung, Sekretaris Eksekutif JAPBUSI, yang secara ex officio sebagai Presidensi Jaga Sawitan 2023 mendorong dialog sosial antara serikat pekerja dan manajemen perusahaan.

"Kita berharap dapat mengimplementasi Jaga Sawitan hingga level daerah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait dengan hak-hak dasar pekerja di tempat kerja dan kondisi kerja di perkebunan di mana terdapat anggota JAPBUSI dan operasional perusahaan anggota GAPKI," sebutnya.