Jakarta, elaeis.co - Bisa jadi, sepanjang nge-trend-nya ruang zoom, ini kali pertama pertemuan virtual digelar dengan mengundang hampir 2000 orang peserta dalam sebuah cara. Tepatnya 1833 orang!

Acara itu tak pula hitungan jam, tapi hitungan hari. Dari hari ini 7 September 2022 hingga 14 September di tahun yang sama. 

Adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK yang menggelar acara itu. Namanya Sosialisasi Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta turunannya. 

Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono yang langsung meneken undangan yang ditujukan kepada internal KLHK, Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Akademisi, Asosiasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) itu. 

Entah lantaran undangan itu baru diteken dan disebar kemarin, alhasil acara yang sudah ditunggu-tunggu oleh ribuan petani kelapa sawit itu pun kemudian ditunda. 

Penundaan itu diumumkan langsung oleh KLHK dalam flier yang kemudian tersebar di group-group media sosial. "Mohon Maaf. Sosialisasi UU No.11/2020 Tentang Cipta Kerja Bidang LHK dan Aturan Turunannya hari ini, 7 September 2022 DITUNDA. Untuk penjadwalan ulang akan diinfokan kemudian. Terimakasih," begitulah isi pengumuman yang beredar itu. 

Bagi Asosiasi Petani kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), momen ini sebetulnya teramat penting. Sebab banyak lahan petani kelapa sawit asosiasi yang sudah berumur 22 tahun ini diklaim dalam kawasan hutan. Bahkan banyak lahan itu yang sudah bersertifikat. 

Gara-gara klaim tadi, lagi-lagi, banyak petani kelapa sawit yang tak bisa ikut program prioritas Presiden Jokowi; Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Sebab di salah satu syarat PSR itu, lahan tak boleh berada di kawasan hutan. 

Saking pentingnya acara itu kata Ketua Umum DPP Apkasindo, Dr. Gulat Medali Emas Manurung, sedari pagi para petani sudah siap-siap untuk menonton acara yang konon juga akan tayang di kanal youtube itu. 

"Ribuan petani kami sudah siap untuk hadir. Petani sangat antusias ingin ikut mendengar arahan dari Bu Menteri LHK," ujar Gulat.

Petani ingin bertanya kelanjutan PSR mereka yang sudah 2 tahun tertunda lantaran lahannya dikalim kawasan hutan. Padahal ada yang sudah bersertifikat dan ada juga yang masih surat Kepala Desa meski sawitnya sudah berumur di atas 25 tahun," tambahnya.    

Bagi Ketua DPW Apkasindo Sulawesi Selatan (Sulsel) Dr. Badaruddin Puang Sabang, saking pentingnya acara itu, mestinya tidak digelar secara online, tapi offline. Tatap muka. "Biar langsung ketemu wajah. Saya mewakili anggota saya, ingin bertanya langsung soal lahan petani saya yang tak kunjung bisa ikut PSR lantaran kawasan hutan itu," katanya. 

Albet Yoku, Ketua DPW Apkasindo Papua juga mengatakan yang sama. "Kenapa harus zoom? jauh lebih efektif dilakukan secara offline, biar bisa berdialog dan mencari solusi langsung. Kami juga banyak sekali masalah tentang kawasan hutan ini. Asal tahu saja, kami tidak makan hutan, tapi kami butuh biaya hidup dari sawit yang lebih masuk akal untuk masyarakat Papua," tegasnya.