Palangka Raya, elaeis.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (kalteng) melalui Dinas Perkebunan (disbun) Prov. Kalteng menggelar rapat Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun periode II bulan Februari 2024.

Rapat menetapkan harga TBS tertinggi untuk umur 10–20 tahun sebesar Rp 2.548,94/kg. Naik Rp 30,84 dibanding harga TBS sawit umur 10-20 tahun pada periode I Februari sebesar Rp 2.518,10/kg.

Menurut Kepala Bidang (Kabid) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Disbun Kalteng, A Sugianor, pada periode I bulan Februari 2024 harga minyak sawit atau CPO di Kalimantan Tengah sempat turun. Namun pada periode II bulan Februari 2024 kembali naik sebesar Rp 146,44.

“Perbandingan antara periode I dan II bulan Februari 2024, untuk harga CPO terdapat kenaikan Rp146,44. Demikian pula harga inti sawit (PK) juga ikut naik Rp 55,67,” katanya dalam rilis Disbun Kalteng dikutip Minggu (17/3).

Harga minyak sawit (CPO) ditetapkan Rp11.751,83, bergerak naik dari periode sebelumnya yaitu Rp11.605,39 (per Kg + PPN). Demikian pula dengan harga inti sawit (PK) naik menjadi Rp6.051,58, dari harga sebelumnya dengan indeks “K” masih di angka 88,37%.

“Mudah-mudahan harga ini adalah harga yang wajar, karena telah ditetapkan oleh tim yang dibentuk pemerintah. Tentunya harga ini menjadi acuan bagi kita bersama dalam rangka perlindungan harga TBS bagi petani/pekebun mitra PKS se-Kalteng,” imbuhnya.

Dari 13 perusahaan yang telah mengirimkan data untuk perhitungan harga tersebut, maka ditetapkan harga TBS pada periode II bulan Februari 2024 adalah sebagai berikut:

umur 3 tahun Rp 1.863,90

umur 4 tahun Rp2.037,20

umur 5 tahun Rp2.201,28

umur 6 tahun Rp2.265,35

umur 7 tahun Rp2.309,69

umur 8 tahun Rp2.414,70

umur 9 tahun Rp2.478,27

umur 10–20 tahun Rp2.548,94.

Turut hadir pada kegiatan Rapat penetapan harga TBS periode II ini tim Statistik Produksi BPS Prov. Kalteng, Tim Pokja Penetapan Harga TBS, perusahaan mitra, Forum Petani Sawit, petani mitra dan perwakilan koperasi, serta dinas yang membidangi perkebunan kabupaten/kota.