Subulussalam, elaeis.co - Bertahun - tahun, ya, selama bertahun-tahun Ir Netap Ginting selaku Ketua DPD Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) melihat ketimpangan itu. 

Ketimpangan tersebut yang membuat para petani sawit swadaya di Kotamadya Subulussalam, Provinsi Aceh, hanya bisa mengelus dada, tidak tahu harus berbuat apa-apa.

"Harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) yang diumumkan pihak Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Kotamadya Subulussalam tidak tegak lurus, selalu membelot jauh sekali dari harga yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi Aceh," kata dia kepada elaeis.co, Selasa (6/2/2024).

Padahal, kata Ketua Apkasindo Subulussalam ini, hanya ada empat PKS skala besar dan satu pabrik berondolan di Subulussalam.

"Tetapi Pemerintah seperti tidak bisa menjangkau keempat PKS tersebut agar menerapkan harga pembelian TBS yang tidak jauh dari kebijakan Distanbun Aceh," ucapnya.

Karena itu tidak heran kalau dirinya memutuskan kembali ke gelanggang politik untuk membela kepentingan petani sawit swadaya di Subulussalam.

Beberapa periode yang lalu Netap Ginting memang pernah menjadi anggota DPRK Subulussalam. "Dan saya akan kembali ke gelanggang politik," kata dia.

Netap Ginting mengaku kalau saat ini dirinya menjadi calon anggota legislatif (caleg) untuk DPRD Subulussalam dari Partai Golkar dengan nomor urut 4.

Dan jika terpilih jadi anggota DPRK, ia berjanji akan menggodok qanun atau peraturan daerah (perda) agar seluruh PKS di Subulussalam mau mematuhi kebijakan soal harga TBS yang diumumkan Distanbun Aceh.

Selain persoalan harga TBS, Netap mengaku hal lain yang membuat dirinya maju kembali sebagai caleg adalah karena ingin menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kotamadya (APBK) Subulussalam.

Khususnya, kata dia, yang terkait kepentingan petani sawit seperti proses mendapatkan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) secara gratis, cepat, dan tepat.

"STDB itu bisa dipergunakan petani untuk ikut program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), maupun untuk kepentingan sertifikasi ISPO dan RSPO," ujarnya.

Netap bilang, APBK akan didorong untuk dipergunakan oleh Walikota Subulussalam agar bisa membiayai pengurusan STDB, sertifikasi ISPO dan RSPO bagi petani sawit.

Kata dia, intervensi penggunaan APBK tersebut sebagai bentuk politik anggaran yang pro terhadap para petani sawit.

Ia juga berjanji akan mendesak Pemko untuk mengalokasikan modal usaha bagi petani dan pengumpul TBS yang terbukti menjadi penggerak roda perekonomian Subulussalam.

"Nantinya saya juga selaku anggota DPRK akan mendesak pihak Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk membiayai pembangunan jalan di sentra sawit di Subulussalam," ujarnya.

Nah, untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) anak-anak petani sawit dan buruh tani, Netap juga berjanji akan ditingkatkan lagi pembiayaan dari BPDPKS.

"Saat ini kan pembiayaan berupa beasiswa dari BPDPKS untuk anak petani dan buruh sawit berjumlah 24 orang, akan kami tingkatkan menjadi 100 orang," ujarnya.

Pihaknya akan terus memantau dan mengawasi kinerja Walikota terhadap petani sawit seandainya dia jadi anggota DPRK Subulussalam.

"Dalam fungsi pengawasan kami akan pelototin Walikota kalau tidak pro terhadap petani sawit dalam menjalankan pemerintahan," kata dia.

"Kenapa ini kami katakan demikian? Karena penghasilan utama Kota Subulussalam adalah dari perkebunan kelapa sawit," ujarnya. 

"Karena itu akan sangat wajar kalau kami, kalau jadi anggota DPRK, akan mengawasi secara ketat soal pembangunan sawit di Subulussalam," tegas Ir Netap Ginting.