INHU, Elaeis.co - Kenaikan harga herbisida di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau sudah tidak terkontrol lagi. Pemilik kios tani memprediksi kenaikan akan terus berlanjut hingga sampai akhir semester satu di tahun 2022. 

Rachmad, selaku pemilik toko ketika dikonfirmasi Elaeis.co pada Sabtu (16/10) mengatakan, kenaikan harga pengendalian gulma itu sangat fantastis sampai 75 % dari harga sebelumnya.

"Kalau dulu harga herbisida hanya dibanderol Rp 250-300 ribu, saat ini dijual dikisaran Rp 350-400 ribu dengan kemasan 5L," ungkapnya. 

Ia menyebut, akibat terjadi kenaikan harga racun tersebut, dirinya tidak bisa menepis keluhan petani khususnya pekebun kelapa sawit pada saat melakukan pelayanan pelanggan. Kemarin harga pupuk mencekik, kini mengendalikan gulma pun ikut-ikutan, sebut Rachmad menyerupai keluhan petani diterimanya. 

Sisi lain, Gundra Irawan, selaku Ketua DPD Asosiasi Sawitku Masa Depanku (Samade) Indragiri Hulu, hembuskan nafas panjang ketika mendengar kabar nilai jual racun naik. 

"Kalau ini yang naik, petani tidak bisa putar otak mengakali untuk mengendalikan tumbuhan pengganggu. Dengan terpaksa petani harus beli berapapun harganya," kata dia. 

Jika tanpa racun, atau menggunakan parang dan sejenisnya, Gundra Irawan memprediksi biaya yang disiapkan petani malah lebih tinggi karena pakek pekerja buruh serabutan. 

Penghitungan kasarnya begini kata Gundra Irawan, jika areal kebun sawit memiliki luas 2 hektar pasaran pengupahan paling murah itu mencapai Rp 600 ribu, mau lebih. Memang, tolak ukurnya pasti dilihat seberapa semak itu kebun.

"Nah, jika petani sawit memiliki kebun seluas 6 hektar seperti saya, tentu merogoh kocek sebesar Rp 1,800 juta. Hal ini kan sangat berat bagi petani, ditambah lagi biaya pupuk hingga saat ini belum juga turun," kata dia. 

Beda hal dengan pupuk, terjadi kenaikan harga atas dampak harga tandan buah segar melejit, petani bisa putar otak dengan cara memakai pupuk organik, kotoran sapi, atau pakai janjang kosong sawit.  

Dengan demikian, berkaitan tentang harga racun herbisida tersebut, Gundra Irawan, meminta kepada pemerintah agar meninjau kembali penetapan prodak tersebut. " Janganlah terlalu berpihak kepada perusahaan ketimbang petani. Bila perlu turun ke lapangan guna memastikan penyebab kebutuhan petani terus tinggi," pungkasnya.