Jakarta, elaeis.co – Harga pupuk subsidi makin murah di pasaran, tapi tak semua petani bisa tersenyum. Sawit rakyat justru masih belum tersentuh kebijakan ini, seolah jadi komoditas yang terlupakan pemerintah.

Pemerintah Republik Indonesia mencatat sejarah baru dengan menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk subsidi hingga 20 persen mulai 22 Oktober 2025. 

Penurunan ini dilakukan tanpa menambah anggaran APBN, melainkan melalui efisiensi industri dan pembenahan distribusi nasional.

Harga pupuk bersubsidi untuk beberapa jenis kini lebih terjangkau, antara lain urea dari Rp2.250/kg menjadi Rp1.800/kg, NPK dari Rp2.300/kg menjadi Rp1.840/kg, NPK kakao dari Rp3.300/kg menjadi Rp2.640/kg, ZA khusus tebu dari Rp1.700/kg menjadi Rp1.360/kg, dan pupuk organik dari Rp800/kg menjadi Rp640/kg. Kementerian Pertanian menyebut langkah ini akan dirasakan oleh lebih dari 155 juta petani dan keluarganya di seluruh Indonesia.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pupuk tersedia dengan harga wajar, cepat, dan tepat sasaran. 

“Pupuk adalah darah pertanian. Tanpa pupuk, produksi pangan tidak bisa ditingkatkan. Revitalisasi ini untuk memastikan petani tidak lagi kesulitan mendapatkan pupuk,” ujarnya.

Namun, di balik kabar baik ini, petani kelapa sawit justru belum dapat merasakan manfaatnya. Kementerian Pertanian menetapkan bahwa pupuk subsidi hanya diperuntukkan bagi subsektor perkebunan tertentu, seperti tebu rakyat, kakao, dan kopi, sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022. 

Sawit mandiri tidak termasuk dalam daftar penerima, sehingga petani sawit hanya bisa menggunakan pupuk non-subsidi yang harganya relatif mahal.

Situasi ini dikhawatirkan akan mempengaruhi produktivitas sawit rakyat. Dengan biaya pupuk tinggi, sebagian petani mungkin menunda atau mengurangi dosis pemupukan, berpotensi menurunkan hasil panen dan pendapatan. 

Padahal, kelapa sawit menjadi salah satu komoditas strategis yang berperan dalam ketahanan pangan dan energi nasional.

Di saat komoditas lain mendapat subsidi untuk menekan biaya produksi, sawit rakyat justru berjalan sendiri tanpa dukungan pupuk bersubsidi. Jika kondisi ini terus berlanjut, potensi kehilangan produksi bisa terjadi di tengah upaya Indonesia menjaga posisi sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia.