Jakarta, elaeis.co - Harga minyak goreng rakyat Minyakita masih belum bergerak turun dari level tinggi. Di tengah tekanan harga bahan pokok yang terus menanjak, Kantor Staf Presiden (KSP) menyoroti lambannya langkah dua BUMN pangan, Perum Bulog dan ID Food, dalam memperbesar pasokan untuk menstabilkan harga di pasaran.

Per 3 Oktober 2025, rata-rata harga Minyakita tercatat Rp17.900 per liter atau naik sekitar 14% dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp15.700 per liter. 

Bahkan di beberapa daerah seperti Kabupaten Puncak Jaya, Papua, harga melonjak hingga Rp45.000 per liter. Sementara itu, harga terendah tercatat di Pandeglang, Banten, sebesar Rp14.000 per liter.

Tenaga Ahli Utama KSP, Bodro Pambuditomo, menegaskan bahwa harga Minyakita memang terlihat stabil, tetapi di level yang tinggi dan tidak merata antarwilayah. 

Berdasarkan hasil verifikasi lapangan KSP, perbedaan harga ini disebabkan oleh perbedaan sumber pasokan. Produk yang disuplai langsung oleh BUMN pangan cenderung lebih murah, bahkan ada yang dijual mendekati HET. Namun, produk dari jalur agen atau distributor swasta justru menembus harga di atas Rp17.000 per liter.

“Minyakita yang disalurkan Bulog dan ID Food relatif lebih terjangkau. Ini menunjukkan bahwa peran BUMN pangan efektif dalam meredam harga,” ujar Bodro dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (6/10).

Namun, ia juga mengkritik bahwa sejauh ini porsi pasokan dari produsen ke BUMN pangan masih terlalu kecil, hanya sekitar 8%. Angka ini dinilai belum cukup kuat untuk memberikan efek signifikan terhadap stabilisasi harga. Bodro menilai, idealnya porsi pasokan tersebut ditingkatkan hingga 20–30% agar intervensi harga bisa lebih terasa di masyarakat.

“Oleh karena itu, kami menyarankan agar kuota Minyakita untuk Bulog dan ID Food diperbesar. Mereka sudah terbukti mampu menjaga harga agar tidak melambung. Kalau porsi pasokan dinaikkan, dampaknya terhadap inflasi bisa jauh lebih besar,” tuturnya.

Kondisi ini menyoroti ironi di tengah program pemerintah yang gencar menekan harga pangan. Meskipun kebijakan subsidi minyak goreng rakyat telah berjalan beberapa tahun, kenyataannya distribusi dan rantai pasok masih belum sepenuhnya efektif. Lambannya realisasi pasokan dari produsen ke BUMN menyebabkan ketimpangan harga di lapangan sulit dihindari.

Selain itu, keberadaan agen dan distributor yang bermain di tengah rantai pasok juga memperumit situasi. Mereka kerap menaikkan harga dengan alasan biaya distribusi tinggi, terutama di wilayah timur Indonesia. Padahal, pemerintah telah menyediakan skema ongkos logistik yang semestinya mampu menjaga kestabilan harga.

KSP menilai perlunya sinergi lintas lembaga agar distribusi Minyakita berjalan lebih cepat dan transparan. Jika tidak, masyarakat akan terus menanggung beban harga tinggi di tengah daya beli yang melemah.

Di sisi lain, Bulog dan ID Food diminta untuk memperbaiki strategi operasi pasar agar penyaluran minyak goreng bersubsidi lebih tepat sasaran. Tanpa percepatan dan koordinasi yang solid, Minyakita bisa kehilangan fungsinya sebagai penopang stabilitas harga minyak goreng rakyat.

“Rakyat butuh harga yang terjangkau, bukan sekadar janji stabilisasi,” tegas Bodro.

Sorotan KSP ini menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan agar segera bertindak. Jika tidak segera direspons, harga Minyakita yang terus bertahan di atas HET berpotensi menjadi bara baru bagi inflasi pangan nasional.