Jakarta, elaeis.co - Harga komoditas unggulan Indonesia diprediksi turun pada 2023. Kondisi yang kurang menguntungkan ini dikhawatirkan bisa berdampak pada penerimaan negara.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengatakan, tantangan tahun depan sangat tidak menentu sehingga resiko global dan domestik meningkat dibandingkan pada tahun ini. Dia meminta risiko penurunan harga komoditas pada 2023 diwaspadai karenaakan menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mengejar target penerimaan baik pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Keuangan negara menikmati berkah yang sangat besar dari kenaikan harga komoditas sepanjang 2022. Realisasi penerimaan pajak per 14 Desember 2022 telah mencapai Rp 1.634,36 triliun atau tembus 110,06 persen dari target tahun ini dan tumbuh 41,93 persen dibanding tahun lalu," katanya melalui keterangan resmi Setjen DPR RI.

Berkah tingginya harga komoditas batu bara dan minyak sawit atau crude palm oil (CPO) beberapa bulan lalu juga memberikan sumbangsih besar terhadap PNBP.

"Secara year to date PNBP mencapai Rp 551,1 triliun atau 114,4 persen dari target. Pendapatan negara yang sangat baik ini bisa mengerem ketergantungan kita terhadap pembiayaan utang,” tandasnya.

Namun besarnya kontribusi kenaikan harga komoditas justru menjadi ancaman ketika harga tiba-tiba anjlok. 'Durian runtuh' dari harga komoditas unggulan tidak akan terjadi selamanya.

"Harga komoditas strategis penopang ekspor  kencenderunganya terus turun. Untuk mengejar target pendapatan negara, diperlukan effort dan contingency plan yang memadai," tukasnya.

Pemerintah menargetkan pendapatan negara Rp 2.463 triliun dalam APBN 2023 atau naik 8,6 persen dari tahun ini. Pendapatan pajak dan bea cukai diproyeksikan senilai Rp 2.021,2 triliun dan PNBP senilai Rp 441,4 triliun.

"Tantangan perekonomian tahun depan sangat tidak menentu, sehingga risiko global maupun domestik akan meningkat dibandingkan tahun ini. Karena itu sangat penting memaksimalkan realisasi APBN 2022 sebagai modal fiskal yang sehat menghadapi ketidakmenentuan ekonomi global ke depan. Agar peran APBN tahun 2023 sebagai kekuatan shock absorber dapat bekerja secara maksimal, sehingga tidak mengganggu kelangsungan berbagai program strategis yang telah direncanakan pada tahun depan.," tukas Anggota Komisi XI DPR RI itu.
 
Saat menggelar konferensi pers APBN Kita, Selasa (20/12) lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebuttkan bahwa fluktuasi harga komoditas unggulan seperti batu bara dan CPO masih menjadi salah satu faktor risiko bagi perekonomian Indonesia dan global. Menurutnya, pergerakan harga sangat sulit diprediksi salah satunya karena faktor ketegangan geopolitik yang masih terus berlangsung antara Rusia dan Ukraina.

"Sejumlah komoditas harganya masih tinggi, namun yang lain turun. Misalnya gas alam dan CPO. Sempat mencapai puncaknya US$ 1.700 per ton, sekarang harga CPO turun di kisaran US$ 800 per ton hingga US$ 900 per ton," sebutnya.