Jakarta, elaeis.co - Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Sawit atau Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) mengadakan 12th Ministerial Meeting CPOPC di Jakarta. Pertemuan ini dilaksanakan untuk menghadapi tantangan industri minyak sawit global antara lain yang disebabkan oleh volatilitas pasar, fluktuasi harga CPO, tuntutan keberlanjutan dari negara-negara konsumen atau importir, masuknya petani kecil dalam rantai pasokan global, risiko perubahan iklim, maupun isu-isu terkait lingkungan hidup, kesehatan, dan tenaga kerja.

Turut hadir dalam pertemuan ini baik secara langsung maupun daring antara lain dari Negara Anggota CPOPC adalah Menteri Perladangan dan Komoditi Malaysia Datuk Seri Johari bin Abdul Ghani dan Wakil Menteri Pertanian Honduras Lid Roy Lazo Rodriguez, Sekretaris Jenderal CPOPC Rizal Affandi Lukman, dan Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman. Lalu dari Negara Pengamat adalah Sekretaris Jenderal Oil Palm Industry Corporation (OPIC) Papua Nugini Kepson K. Pupita, First Secretary/Head of Chancery Ghana Alexandra Asiamah Amofah, Minister Delegates for International Coorperation and Francophonie Kongo Bestine Kazadi Ditabala, serta perwakilan dari Kedutaan Besar Nigeria, Kostarika, dan Thailand.

Pada pertemuan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Delegasi Indonesia, Airlangga Hartarto, mengatakan, tantangan-tantangan yang disebutkan di atas dalam jangka panjang dapat mempengaruhi penghidupan para petani kecil dan produsen skala kecil, karena mereka adalah tulang punggung rantai pasokan minyak sawit. Dalam hal ini, Indonesia tetap berkomitmen untuk menjamin kesejahteraan lebih dari 12 juta orang yang memperoleh pekerjaan langsung dan tidak langsung dari industri minyak sawit ini.

“Pada pertemuan hari ini, Indonesia ingin mengapresiasi kemitraan dan kolaborasi jangka panjang di antara negara-negara produsen minyak sawit dengan dukungan CPOPC, meskipun terdapat tantangan yang kompleks di sektor minyak sawit global,” ungkapnya dalam siaran pers Jubir Kemenko Perekonomian, kemarin.

Dalam dua tahun terakhir, pasar minyak sawit telah mengalami perubahan harga yang tidak pernah terjadi sebelumnya, yakni mencapai rekor tertinggi pada 2022 saat Covid-19 dan belum kembali normal pada 2023.

Di sisi lain, negara-negara produsen minyak sawit juga terus menghadapi diskriminasi perdagangan terhadap produk minyak sawit dan turunannya. Di mana hal itu disamarkan sebagai kebijakan ramah lingkungan yang diberlakukan oleh negara-negara pengimpor, seperti EU Deforestation-free Regulation (EUDR), EU Refuel Aviation Rules, EU Due-Diligence Regulation, Global Biofuel Alliance (GBA), dan United Kingdom’s Forest Risk Commodities (FRC) Law.

“Untuk itu, kita harus menyusun strategi yang tepat untuk menciptakan harga minyak sawit yang menguntungkan dan stabil. Selain itu, kita harus menahan diri dalam menerapkan kebijakan perdagangan dengan cara yang tidak sejalan dengan ketentuan WTO yang relevan, untuk memastikan transparansi pasar dan prediktabilitas minyak sawit,” tutur Airlangga.

Indonesia juga tetap menganggap sektor kelapa sawit sebagai prioritas nasional, apalagi terdapat komitmen kuat dari Presiden RI Prabowo Subianto terhadap sektor vital ini sebagaimana tercermin dalam Asta Cita, yakni mencapai tujuan ketahanan pangan, swasembada pangan, swasembada energi, dan hilirisasi industri.

“Dalam (swasembada energi melalui) Program B40 yang dilakukan Indonesia, Malaysia mengapresiasi hal ini, karena berkontribusi kepada dunia terutama dalam pengurangan emisi. Jadi dalam Program B35, kita menghemat sekitar 32 juta ton CO2, dan kalau untuk B40 itu lebih dari 40 juta ton CO2. Ini adalah kontribusi konkret Indonesia dan CPO kepada seluruh dunia untuk mengurangi emisi karbon,” papar Airlangga.

Dia juga mendorong CPOPC tetap menjadi hub bagi negara-negara produsen minyak sawit serta menjadi penentu tren di pasar minyak nabati global untuk mendukung dan memfasilitasi kepentingan para anggotanya. CPOPC juga harus bisa memperluas kemitraan dan kerja sama multipihak melalui berbagai platform.