Medan, elaeis.co - Gulat Medali Emas Manurung mengakui banyak tantangan saat menahkodai DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) selama lima tahun terakhir.

Salah satu fase terberat itu, kata Gulat Manurung, adalah saat seluruh masyarakat dunia, termasuk petani kelapa sawit, menghadapi pandemi Covid-19 di masa 2020-2022.

Pengakuan itu diungkapkan oleh Gulat Manurung saat berbicara di acara pembukaan musyawarah nasional (munas) Apkasindo di Hotel Radisson Medan, Rabu (22/5/2025) pagi.

Baca Juga: Apkasindo akan Terus Naik Kelas, Mengangkat Derajat Petani Sawit

Kegiatan itu dihadiri oleh pimpinan Apkasindo dari puluhan cabang provinsi dan kabupaten di Indonesia, sejumlah unsur forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) tingkat Medan dan Provinsi Sumatera Utara (Sumut), dan lainnya.

Kata Gulat, saat itu dirinya dan Rino Afrino harus sering mengunjungi berbagai cabang Apkasindo untuk menguatkan para petani sawit.

"Ada di antara kita yang kena Covid, ada yang tidak. Saya dan Pak Rino Afrino bersyukur tidak terkena Covod walau harus mengunjungi petani sawit di berbagai daerah," ujarnya.

Baca Juga: Jelang Munas Apkasindo, Naik Tipis Harga CPO Hasil Tender PT KPBN Periode 21 Mei 2024

Di samping problem itu, Gulat juga menyebutkan tantangan lain yang sampai sekarang belum terlaksana secara maksimal, atau malah datang menghantui para petani sawit.

Yaitu hilirisasi dan penguatan kelembagaan, termasuk dengan pendirian koperasi, serta problem status dalam kawasan hutan yang kerap merepotkan petani sawit.

"Lima tahun ke depan tentu kita harus mebguatkan hilirisasi agar petani bisa naik kelas dan semakin sejahtera. Hilirasi itu bisa melalui koperasi, agar kita tidak hanya fokus di TBS saja," ujar Gulat.

Ia juga bilang penguatan kelembagaan petani sawit adalah kunci dari terealisasinya hilirisasi produk turunan sawit di tingkat petani. 

Baca Juga: Bobby Nasution, Moeldoko, dan Sejumlah Tokoh Hadiri Munas Apkasindo 2024

Problem lain yang tidak kalah membikin keningnya berkerut adalah soal kebun sawit dalam kawasan hutan dan dikaitkan dengan pasal 110 A dan B UU Cipta Kerja (UUCK).

Kata dia, problem ini bukan datang dari petani sawit, melainkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang terkesan kaku dalam melihat status perkebunan sawit milik rakyat.

Gulat Manurung berharap semua problem tersebut bisa diatasi secara kompak oleh seluruh elemen di dalam Apkasindo dalam lima tahun ke depan.