Jakarta, elaeis.co - Gubernur Riau Syamsuar mengaku dari 224 perusahaan perkebunan yang beroperasi di Riau, 84 di antaranya tidak mengantongi Hak Guna Usaha (HGU). 

Informasi ini pun telah disampaikan Syamsuar kepada Kakanwil BPN Riau dan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Riau. Sebab hal ini merupakan kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN). Termasuk perhitungan pajak perkebunannya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono mengatakan, perlu adanya pendalaman untuk menilik apa kendala perusahaan hingga tidak mengantongi HGU. 

Sebab menurut Eddy, HGU merupakan alas hak yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan.

"Apabila perusahaan belum memiliki HGU, maka perusahaan tersebut tidak bisa mendapatkan pinjaman dari perbankan untuk membiayai investasinya," kata Eddy kepada elaeis.co, Jumat (25/11).

Selain tidak dapat bantuan dari perbankan, perusahaan tersebut juga dipastikan tidak dapat memiliki sertifikat ISPO.

Untuk itu, Eddy menyarankan agar pemerintah mestinya duduk bersama dengan pelaku usaha untuk mengetahui kendala yang dihadapi.

"Kalau anggota GAPKI, mayoritas sudah punya HGU, kecuali yang masih bermasalah dengan kawasan hutan," pungkasnya.