Berita / Sulawesi /
Gubernur Sulbar Dorong Cetak Sawah Baru, Minta Hentikan Konversi Sawit
Gubernur Sulbar Suhardi Duka. foto: Humas
Mamuju, elaeis.co – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), memimpin Rapat Koordinasi Monitoring dan Percepatan Kegiatan Survei, Investigasi, dan Desain (SID) cetak sawah, serta konstruksi optimalisasi lahan dan pencapaian target Luas Tambah Tanam (LTT), berlangsung di Ruang Oval, Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh para Kepala Dinas Pertanian dari enam kabupaten se-Sulbar serta sejumlah pihak terkait lainnya. Gubernur SDK, menyampaikan bahwa Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2025 hanya menyanggupi percetakan sawah seluas 1.300 hektare dari rencana awal sebesar 4.060,67 hektare.
"Padahal, alokasi anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) telah disiapkan sebesar 4.070 hektare. Kalau ini tidak diseriusi, tidak makan kita nanti," tegas SDK dalam rilis Humas Sulbar dikutip Sabtu (26/7).
Menyikapi keterbatasan lahan, dia mendorong para kepala dinas pertanian untuk mengajukan wilayah berpotensi cetak sawah meski berada di kawasan hutan lindung, selama tidak termasuk dalam kawasan konservasi.
"Yang penting jangan kawasan konservasi. Nanti saya yang akan urus ke pemerintah pusat untuk pelepasan hutan lindung. Bukan urusanmu, itu urusan saya," tegasnya dengan nada serius.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya mendukung program prioritas nasional di bidang ketahanan pangan sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Gubernur SDK menargetkan Sulbar mampu memproduksi beras sebanyak 203.000 ton per tahun.
Namun, tantangan masih membayangi. Selain keterbatasan lahan, Gubernur dia juga menyoroti masifnya konversi atau alih fungsi lahan sawah menjadi perkebunan kelapa sawit di sejumlah kabupaten sentra sawit.
"Kita harus serius menghentikan alih fungsi sawah menjadi kebun sawit," tegasnya.
"Banyak lahan yang sebenarnya bisa dicetak jadi sawah tapi terhalang status kawasan. Nah, data potensi-potensi itu kita siapkan, nanti kita bawa ke Jakarta untuk minta pelepasan. Demi kasih makan rakyat, kita lepas kawasan hutan, tentu dengan batasan tertentu," tambahnya.
Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari langkah konkret Pemprov Sulbar dalam mengejar target luas tanam dan menjaga ketahanan pangan regional di tengah ancaman krisis pangan nasional dan global.







Komentar Via Facebook :