Pekanbaru, Elaeis.co - Provinsi Riau punya perkebunan kelapa sawit cukup luas. Dari data Direktur Jenderal Perkebunan tahun 2017-2021, total luas perkebunan kelapa sawit di Riau mencapai 2,89 juta hektar.

Sejatinya provinsi dengan perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia, tidak cuma perusahaan tapi masyarakat tempatan sebagian besar menggantungkan hidup dari hasil berkebun sawit, sangat wajar kecipratan dana bagi hasil (DBH) Crude Palm Oil (CPO).

"Sayang hingga saat ini, Pemerintah Indonesia sama sekali tidak ada membagikan dana bagi hasil (DBH) Crude Palm Oil (CPO) tersebut," kata Gubernur Provinsi Riau, Syamsuar kepada Elaeis.co, Jumat (29/10).

Syamsuar mengaku masih terus memperjuangkan hak-haknya di bidang perkebunan kelapa sawit. Dia telah bertemu dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. 

"Perjuangan terus dilakukan, dan Komisi XI memperjuangkan CPO ini masuk bagi hasil," kata Syamsuar.

Untuk diketahui, komoditas minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) sudah lama  jadi primadona di tanah air. Meski sering dihantam sentimen negatif, namun nyatanya ekspor CPO tetap menjanjikan dan bertahan hingga saat ini.

Kurun dua bulan belakangan ini, harga sawit di tanah air meroket tajam. Paling anyar periode 27 Oktober hingga  2 November 2021, harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Riau tembus Rp3.244,57 per kilogram. Harga sawit ini tertinggi sepanjang sejarah di Indonesia.

Nilai positifnya, para petani sawit mestinya mulai sejahtera. Tapi, kesejahteraan itu dibayang-bayangi beban naiknya harga pupuk hingga minyak goreng. 

Apa yang didapat daerah? Pemerintah Indonesia sama sekali tidak ada membagikan dana bagi hasil (DBH) Crude Palm Oil (CPO) hingga saat ini. Daerah cuma dapat kerusakan lingkungan, mulai dari jalan rusak, Kebakaran Hutan dan Lahan, serta terkontaminasi media lingkungan disebabkan pembuangan limbah sembarangan.