Pontianak, elaeis.co – Industri kelapa sawit Kalimantan Barat (Kalbar) menapaki babak baru dengan kolaborasi strategis antara Pemerintah Provinsi dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalbar.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menerima kunjungan jajaran GAPKI Kalbar di ruang kerjanya untuk membahas langkah konkret memperkuat sektor sawit yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Pertemuan itu menjadi momen penting dalam menyelaraskan kebijakan, investasi, dan tanggung jawab sosial demi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.

Pada kesempatan itu, Ketua GAPKI Kalbar, Aris Supratman, menegaskan komitmen pengusaha sawit mendukung program pemerintah, terutama Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

“Kami siap bersinergi dengan Pemprov Kalbar untuk mengoptimalkan PSR, termasuk pendataan dan pendampingan petani, agar produktivitas meningkat dan kesejahteraan merata,” ujarnya melalui keterangan resmi Biro Adpim Kalbar dikutip Senin (30/6).

Aris juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dan iklim investasi untuk menarik pemodal baru di tengah tantangan global. “GAPKI berkomitmen mendorong skema kemitraan yang adil, pelatihan tenaga kerja lokal, serta transparansi dalam tata kelola lahan,” tukasnya.

Gubernur Ria Norsan menyambut positif komitmen GAPKI dan menekankan perlunya pendekatan holistik. “Sinergi triple helix—pemerintah, swasta, dan masyarakat—adalah kunci keberhasilan. Mulai dari peremajaan kebun, tata kelola lingkungan, hingga pemanfaatan dana CSR untuk pembangunan infrastruktur dan SDM lokal,” paparnya.

Ia mengapresiasi inisiatif perusahaan sawit yang telah menjalankan Corporate Social Responsibility (CSR) berbasis lingkungan, seperti pembangunan sekolah dan fasilitas kesehatan di sekitar perkebunan.

Di sisi kebijakan, Pemprov Kalbar berjanji memfasilitasi penyelesaian kendala klasik industri sawit, seperti tumpang tindih lahan dan regulasi. “Kami akan mempercepat penerbitan izin dan memastikan mekanisme dana bagi hasil (DBH) sawit tepat sasaran untuk pembangunan daerah,” tambah Gubernur.

GAPKI pun diajak terlibat aktif dalam menyusun regulasi yang mendukung industri hijau, termasuk pengembangan biodiesel dan teknologi ramah lingkungan.

Pertemuan itu juga menggarisbawahi pentingnya pembangunan inklusif. “Sawit harus menjadi penggerak ekonomi yang tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga petani dan masyarakat adat,” tegas Ria Norsan.

Dengan semangat gotong royong, kolaborasi Pemprov Kalbar dan GAPKI Kalbar ini diharapkan menjadi model pengelolaan sawit berkelanjutan nasional. Langkah itu tidak hanya menjaga Kalbar sebagai salah satu penghasil sawit terbesar di Indonesia, tetapi juga memastikan industri ini berkontribusi pada Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pengentasan kemiskinan dan pelestarian ekosistem.