Jambi, elaeis.co - Gubernur Jambi, Dr Al Haris, meminta pengusaha kelapa sawit memiliki desain strategi perencanaan pembangunan kelapa sawit yang memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan dan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi. Hal ini disampaikannya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Jambi, Senin (07/08).
 
Menurutnya, kelapa sawit merupakan komoditas unggulan di Provinsi Jambi serta memiliki peran strategis bagi perekonomian daerah.

"Luas kebun kelapa sawit di Jambi mencapai 1.134.640 hektar. Berdasarkan kepemilikannya, yang dikelola oleh BUMN seluas 23.057 hektar, pihak swasta seluas 518.869 hektar, dan perkebunan rakyat seluas 592.714 hektar. Dengan luasan tersebut, kelapa sawit telah memberikan kontribusi mengentaskan kemiskinan bagi jutaan orang," katanya.

Dia melanjutkan, industri kelapa sawit juga menyediakan jutaan lapangan pekerjaan baik secara langsung maupun tidak langsung. “Ini tidak lepas dari meningkatnya kinerja ekspor minyak sawit atau CPO dan produk turunannya seperti biodiesel dan oleochemical," sebutnya 

Dia menyebutkan bahwa belakangan ini perluasan lahan kelapa sawit milik masyarakat lebih cepat dibandingkan perusahaan dan BUMN. "Dulu di Jambi ada karet yang jadi andalan masyarakat, tapi sekarang primadonanya adalah kelapa sawit. Banyak petani yang beralih ke kelapa sawit. Meskipun harganya turun naik, tetapi dinilai sangat menjanjikan," paparnya.

Namun kelangsungan industri sawit menghadapi berbagai tantangan, salah satunya bagaimana meningkatkan komitmen para pihak yang terlibat dalam pembangunan kelapa sawit berkelanjutan untuk mensinergikan prinsip 5P (People, Planet, Prosperity, Peace, dan Partnership).

“Itu sebabnya diperlukan desain strategi perencanaan pembangunan kelapa sawit yang memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan yang mengedepankan aspek ekonomi, sosial, budaya dan ekologi," tuturnya.

Pada kesempatan itu dia juga mengimbau semua perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Provinsi Jambi agar bergabung menjadi anggota GAPKI. "Organinsasi ini menjadi wadah bagi para pengusaha sawit untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya, serta menunjang kebijakan pemerintah pada sektor perkebunan menuju tata kelola industri kelapa sawit yang baik," tuturnya. 

"Saya berharap melalui FGD ini akan semakin memperkuat data dan koordinasi, kapasitas dan kapabilitas tata kelola, serta dukungan terhadap sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan akses pasar produk kelapa sawit,” tambahnya.

Tak lupa pula dia mengingatkan pengusaha kelapa sawit terus membangun hubungan baik dengan masyarakat dengan menyalurkan Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan. "Nah, kami berharap pertemuan seperti ini akan terjalin silahturahmi antara pengusaha, pemerintah, dan juga masyarakat yang ada di sekitar perkebunan," tukasnya.

“Dengan diskusi seperti ini sebenarnya kita ingin agar para pemilik perusahaan rukun, warga masyarakat yang berdomisili disekitar kebun sawit juga rukun. Perlu ada hubungan baik dengan masyarakat dan kewajiban perusahaan perkebunan untuk memberikan CSR,” tambahnya.

Ketua GAPKI Jambi, Tidar M Bagaskara, mengatakan, kegiatan yang diikuti oleh 100 peserta tersebut digelar untuk menyatukan visi dan misi sesama perusahaan perkebunan kelapa sawit, serta menjalin sinergitas dengan instansi pemerintah terkait di Provinsi Jambi. "Kami mengajak seluruh stakeholder terkait agar bersama-sama memajukan kelapa sawit di Provinsi Jambi," ucapnya.

Dia mengingatkan bahwa isu negatif masih terus merongrong industri sawit. "Tentunya menjadi tugas kita bersama untuk menepis kampanye negatif dari negara luar. Sawit merupakan penghasil devisa negara terbesar selain migas dan produksi minyak sawit berkontribusi 36 persen terhadap total produksi minyak nabati dunia," katanya.