Pekanbaru, elaeis.co - Menyikapi anjloknya harga tandan buah segar (TBS) sawit yang dirasakan petani swadaya sejak 24 sampai 30 April lalu, DPD Apkasindo Kabupaten Indragiri Hulu (inhu) melaporkan sejumlah pabrik kelapa sawit (PKS) ke Polda Riau, Kamis (5/5) kemarin.

Satgas Pangan Polda Riau diminta turun ke lapangan menindak PKS yang menetapkan harga TBS sesukanya sehingga memancing kemarahan petani.

Ketua DPD Apkasindo Inhu, Emi Rosadi, mengatakan, keresahan di tengah petani muncul akibat lambatnya respon pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian mengantisipasi dampak larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya.

"Alhasil, petani mengambil langkah sendiri melawan penurunan harga TBS yang dilakukan tanpa berpedoman pada harga yang ditetapkan pemerintah lewat Dinas Perkebunan Provinsi Riau," katanya kepada elaeis.co, Jumat (6/5). 

"Harga Dinas Perkebunan Provinsi Riau harusnya jadi acuan, tapi kenyataannya harga TBS petani dihargai 30% dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, potongan timbangan naik sampai 15% di PKS," tambahnya.

Dia menjelaskan, sebelum tanggal 22 April harga TBS rata-rata masih Rp 3.500 sampai Rp 3.950/kg. Tetapi tanggal 23 April hingga sekarang hanya dihargai Rp 1.000-an/kg.

"Nah, hal ini manusiawikah? Padahal harga CPO dunia sedang melambung Rp 24.500/kg," tegasnya. 

"Harga TBS yang ditetapkan oleh pemerintah masih di atas Rp 3.900/kg. Petani percaya pada pemerintah, jika ditetapkan turun, pasti kami ikut arus. Tetapi apabila PKS melanggar harga pemerintah, masak kami diam saja," ujarnya.

Menurutnya, ada 5 PKS yang dilaporkan ke Polda Riau dan 18 lainnya bakal menyusul. "Ini bentuk kesabaran kami petani sawit yang sudah habis," katanya.

Ketua DPW Apkasindo Riau, KH Suher, menambahkan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa ram dan PKS yang beroperasi di Inhu sangat keterlaluan dan seperti berpacu menjatuhkan harga TBS petani swadaya. 

"Petani sawit jangan dijadikan tumbal untuk keuntungan sendiri, ini sudah merampok namanya," pungkasnya.