Padang, elaeis.co - Kemendag menolak untuk melakukan penghapusan Domestic Market Obligation (DMO) seperti anjuran Ombudsman yang telah melakukan kajian terkait kebijakan tersebut beberapa waktu lalu. 

Kebijakan penghapusan DMO itu juga mendapat dukungan dari sejumlah petani kelapa sawit lantaran dinilai menghambat peningkatan harga TBS petani.

Hal serupa juga datang dari Ketua GAPKI Sumbar, Bambang Wiguritno, yang mengatakan bahwa pihaknya juga mendukung pemerintah untuk menghapus kebijakan DMO tersebut. Sebab dinilai kondisi minyak goreng saat ini sudah stabil.

"GAPKI juga sudah ajukan beberapa waktu lalu. Karena memang berdampak signifikan terhadap minyak goreng, bahkan kemajuan harga TBS dan arus ekspor CPO. Kok pemerintah masih mempertahankannya," kata Bambang kepada elaeis.co, Senin (10/10).

Bisa jadi, menurutnya, pemerintah saat ini tengah mempersiapkan stok untuk kebutuhan akhir tahun. Sebab ada dua momen besar diakhir tahun nanti. Yakni natal dan tahun baru.

Biasanya pada momen itu kebutuhan akan minyak goreng melonjak tinggi. "Jika permintaan melambung, dikhawatirkan harga ikut terdongkrak naik," terangnya.

Meski begitu Bambang berharap pemerintah mengevakuasi kebijakan tersebut. Demi kelancaran ekspor CPO di pasar internasional.