Jakarta, elaeis.co - Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono mengatakan, perusahaan atau pabrik kelapa sawit (PKS) wajib menggunakan Sistem Pemantauan Kualitas Air Limbah secara terus menerus Dalam Jaringan (Sparing). Hal ini bertujuan untuk menyaring air limbah sisa produksi PKS tersebut.

Menurutnya, hal ini juga telah diarahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI guna menjaga lingkungan. "Aturan ini diwajibkan bagi PKS yang akhir dari limbah cairnya dibuang ke badan Sungai," ujar Eddy kepada elaeis.co, Sabtu (24/12).

Eddy mengatakan, pabrik yang belum menggunakan sistem itu harus segera menerapkan aturan tersebut. Sehingga limbah cair yang dihasilkan pabrik dapat terpantau. 

"Jika PKS belum menggunakan sistem itu maka sebaiknya cepat supplier alat tersebut. Tentu dengan pertimbangan dengan harganya lebih kompetitif," bebernya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kuansing melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah menyurati seluruh PKS yang beroperasi di wilayah tersebut.

Seperti yang disampaikan Deflides Gusni yag merupakan Kepala DLH Kuansing. Ia mengatakan alat tersebut membantu PKS untuk memantau limbah cair yang dihasilkan usai produksi setiap waktu. 

"Sesuai fungsinya alat Sparing ini nantinya bisa mengukur kadar suatu parameter kualitas air limbah dan debit air limbah melalui pengukuran pelaporan debit air limbah secara otomatis. Alat ini terhubung ke satelit jadi bisa dipantau setiap waktu," paparnya.

Kemudian, PKS juga akan mendapatkan keuntungan seperti meminimalisir biaya pemantauan dengan hasil pantauan yang lebih cepat. " Alat ini hanya dapat digunakan oleh PKS yang telah memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC). Kalau yang sudah pakai land aplication itu biasanya tidak lagi," kata dia.