Jakarta, elaeis.co - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyatakan bahwa kebun yang masuk dalam kawasan hutan bukan seluruhnya kesalahan petani. Salah satu penyebabnya disinyalir karena kerap terjadinya perubahan tata ruang di suatu daerah.

Bahkan menurut Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, tidak semua kebun kelapa sawit itu masuk dalam daftar sengketa. Untuk itu Eddy meminta agar Satgas PKH dapat mempertimbangkan aspek perizinan secara historis dalam mengusut masalah kebun masuk dalam kawasan hutan.

"Mohon data-data perizinan secara historis yang kami bawa bisa diterima dan dihargai. Kami mendukung agar masalah kawasan hutan segera diselesaikan agar ada kepastian hukum dan kepastian usaha," ujarnya dalam sebuah wawancara kepada awak media.

Menurut Edi, proses penyelesaian yang berlarut-larut maka akan berdampak pada produksi. Sebab mengganggu aktivitas di perkebunan.

Sementara sampai saat ini berdasarkan Kepmenhut Nomor 36 Tahun 2025 ada 230 perusahaan yang merupakan anggota GAPKI masuk dalam daftar tersebut. 

Dimana 126 perusahaan di antaranya berada di Kalimantan Tengah. Sedangkan total perusahaan yang masuk dalam Kepmenhut Nomor 36 Tahun 2025 itu ada sebanyak 436 perusahaan.