Jakarta, elaeis.co - Beberapa hari lalu Ditjenbun Kementerian Pertanian menerbitkan Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada para kepala daerah dan perusahaan terkait pelaksanaan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (FPKMS). SE ini memberikan pedoman bagi perusahaan bahwa kewajiban FPKMS sebesar 20% dari kebun yang dikelola bisa dialihkan untuk mendukung budidaya padi gogo.

Lahirnya SE ini mendapat respon dari banyak pihak. Pihak Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) sendiri menyambut baik hadirnya SE itu.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Bidang Perkebunan GAPKI, Aziz Hidayat. Menurutnya, hadirnya SE FPKMS ini diharapkan dapat mendorong semakin banyak perusahaan yang memenuhi kewajibannya. Sekaligus juga mendukung swasembada pangan yang tengah diprogramkan pemerintah.

"Kita menyambut baik, dengan harapan perusahaan semakin banyak yang memenuhi kewajibannya kepada masyarakat," katanya kepada elaeis.co, Selasa (14/1).

Aziz mengaku tidak dapat merinci apakah seluruh perusahaan yang menjadi anggota GAPKI telah melaksanakan kewajiban FPKMS. Menurutnya, data tersebut akan lebih akurat jika yang menyampaikan adalah pihak Ditjenbun.

Meski begitu, GAPKI hingga saat ini masih terus mendorong seluruh perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Indonesia untuk memenuhi FPKMS. Terlebih terhadap perusahaan anggotanya.

"Ada beberapa program sebagai upaya kita mendorong perusahaan melaksanakan kewajiban FPKMS-nya. Pertama melalui Coaching Clinic yang diselenggarakan Satgas Tata Kelola Sawit bersama Ditjen Perkebunan, baik di pusat dan maupun daerah," ujarnya.

Lalu upaya dorongan FPKMS itu juga terus digaungkan oleh pimpinan GAPKI dalam rakernas, rapuscab, bahkan juga di rapim. "Kami selalu menegaskan kepada perusahaan kelapa sawit tentang kewajiban ini lewat sharing informasi, diskusi baik di GAPKI pusat maupun cabang," tutupnya.