https://www.elaeis.co

CLOSE ADS
CLOSE ADS
Berita / PSR /

Gagal Ikut PSR, Petani: Yang Tahu Kawasan Lindung Gambut Cuma Tuhan dan KLHK

Gagal Ikut PSR, Petani: Yang Tahu Kawasan Lindung Gambut Cuma Tuhan dan KLHK

Lahan PSR di Riau siap untuk tanam perdana. foto: MC Riau


Tembilahan, elaeis.co - Ratusan petani kelapa sawit yang tergabung dalam tiga kelompok tani (poktan) di Kecamatan Kempas Jaya, Kabupaten Indragiri Hilir (inhil), Riau, terpaksa mengurut dada. Mereka tidak bisa mendapatkan dana hibah Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). 

Kendalanya, tidak mendapatkan surat keterangan bebas kawasan lindung gambut dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sesuai dengan petunjuk dalam Permentan nomor 03 Tahun 2022. Di mana salah satu syarat berbunyi bahwa bagi calon petani harus melengkapi surat tersebut.

"300 hektare areal kebun kelapa sawit milik pekebun gagal di-replanting, padahal berkasnya telah diverifikasi oleh dinas terkait dan memenuhi syarat. Tetapi harapan petani pupus hanya karena tidak dapat memenuhi surat bebas kawasan gambut," kata Arif, seorang petani di Kecamatan Kempas Jaya, kepada elaeis.co, Sabtu (21/1). 

Dia tidak terima areal perkebunan kelapa sawitnya diberi status masuk dalam kawasan lindung gambut. Sebab, saat penggarapan lahan hingga berproduksi tak ada satupun pihak KLHK melakukan sosialisasi atau memberi pemahaman kepada petani bahwa lahan itu masuk dalam pengawasan pemerintah.

"Yang tahu kawasan itu gambut dilindungi atau tidak cuma Tuhan sama KLHK. Kami petani tidak terima atas surat pemberitahuan dari pihak KLHK yang keluar pada November 2022 yang menyatakan bahwa tanah kami masuk kawasan lindung gambut," ucapnya kesal. 

Terpisah, Petugas Penyuluhan di Dinas Perkebunan Inhil, Rudy, membenarkan bahwasanya kebun kelapa sawit ratusan petani tidak dapat diremajakan karena berbenturan dengan aturan yang ada. 

"Target PSR yang diberikan pemerintah pusat untuk daerah Inhil pada tahun 2022 sebanyak 500 hektare, lantaran terganjal persyaratan alhasil target tidak tercapai," tandasnya. 

Meskipun begitu, lanjutnya, kebun yang tadinya gagal mendapatkan dana hibah sebesar Rp 30 juta perhektare dari BPDPKS bakal diperjuangkan kembali di tahun 2023 ini.

"Kalau memang betul ada perubahan peraturan seperti yang disampaikan oleh pihak Ditjenbun bahwa tidak lagi harus melengkapi berkas bebas kawasan gambut, pasti akan kami usulkan ulang," pungkasnya.
 

Komentar Via Facebook :