Padang, elaeis.co - Petani kelapa sawit di Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Sumatera Barat (sumbar), mendesak pemerintah segera menegur pengelola Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang tidak mau mengikuti aturan pembelian tandan buah segar (TBS). Saat ini banyak PKS di daerah itu tidak mau menerapkan harga TBS sesuai dengan penetapan Disbun Provinsi Sumbar.

Hal ini disampaikan Rusdi, salah satu petani dan pengurus koperasi di kabupaten tersebut. Dia menceritakan, tidak sedikit PKS di Pasbar menolak untuk menetapkan harga sesuai dengan penetapan Disbun Provinsi. Bahkan juga menolak untuk bermitra dengan petani di wilayahnya itu.

"Banyak PKS di Pasbar memiliki kebun sendiri,  namun produksinya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya. Jadi mereka membeli kelapa sawit dari masyarakat, namun tidak dengan harga penetapan pemerintah," ujarnya kepada elaeis.co, Jumat (20/12).

Ia khawatir jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, maka akan semakin merugikan petani. "Bayangkan, PKS membeli TBS sawit sekitar Rp3.075/kg. Padahal harga penetapan Disbun Sumbar untuk periode ini mencapai Rp3.794,29/kg," ungkapnya.

Menurutnya, koperasi tempatnya bergabung mengelola kebun seluas 612 hektare di Pasbar. "Saat ini, harga CPO sedang mengalami penurunan. Kondisi ini tentu menambah kesulitan para petani sawit, terutama bagi koperasi yang sudah patuh dalam membayar pajak dan berusaha menjaga keberlanjutan usaha," tuturnya.

Ia menekankan bahwa keberlanjutan usaha sawit memerlukan komitmen dari berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, pengusaha, maupun masyarakat. Komitmen tersebut penting untuk menjaga kestabilan harga TBS dan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif bagi para petani dan koperasi.

"Kita harapkan ada kerja sama yang lebih baik antara koperasi dan PKS, serta dukungan dari dinas terkait. Sehingga masalah ini bisa diatasi bersama demi kesejahteraan petani sawit di Indonesia," tandasnya.