Mamuju, elaeis.co - Direktorat Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menyatakan komitmennya mendorong percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di wilayah Sulbar. Ini bertujuan untuk meningkatkan produktifitas kebun sawit milik masyarakat.

Langkah ini digaungkan lantaran sektor perkebunan kelapa sawit dinilai menjadi salah satu tulang punggung ekonomi daerah di Sulbar. Sebab dengan meningkatnya produktifitas maka hasil kebun juga akan semakin besar. Dengan begitu, kesejahteraan petani juga semakin terwujud.

Namun disisi lain, salah satu petani kelapa sawit di Sulbar justru pesimis dengan langkah tersebut. Menurutnya wacana tersebut hanya akan menjadi hisapan jempol belaka.

"PSR itu lumayan sulit untuk mencapainya. Banyak hambatan yang saat ini masih dirasakan petani yang mencoba mengajukan program yang digawangi BPDP itu. Dari pada mengurusi perihal yang sulit tadi, pemerintah harusnya lebih perhatian terhadap tata niaga kelapa sawit. Misalnya saja dari sisi harga," ujar 
Budi Yanto petani yang sekaligus merupakan Ketua Aspek-Pir Sulbar kepada elaeis.co, Jumat (10/4).

Kata Budi saat ini hasil kebun sawit yang mencapai 146,59 ribu hektar di Sulbar belum sepenuhnya dirasakan petani. Pasalnya sudah hampir 4 tahun, harga penetapan Dinas Perkebunan Sulbar tidak pernah diterapkan oleh PKS. Baik itu harga untuk sawit plasma maupun sawit swadaya.

Dari pengamatan Budi, pemerintah Sulbar juga tidak memiliki tindakan atas perlakukan OKS yang dinilainya sewenang-wenang tersebut. Malah Budi mengatakan pemerintah Sulbar terkesan melakukan pembiaran.

"Saat ini harga kelapa sawit sudah diatas Rp.3000/kg, tapi harga di PKS paling tinggi sekitar Rp2.800/kg saja," paparnya.

Menurutnya masalah harga ini tak kalah penting dengan PSR. Bahkan penyelesaiannya lebih mudah ketimbang menyelesaikan persyaratan untuk PSR tadi.

"Jadi terobosan hanya jadi wacana atau statement sementara saja. Sedangkan realisasinya tidak jelas. Padahal ada permasalahan yang nyata-nyata sangat merugikan petani," ujarnya 

"Kita petani mengecam keras prilaku PKS yang menetapkan harga sesuka hati mereka. Kita juga merasa kecewa dengan Pemerintah Sulbar yang diam melihat kondisi harga sawit di lapangan," sambungnya.