Palembang, elaeis.co - Rencana pemerintah akan melarang ekspor bahan baku dan minya goreng terus menuai kritikan. Bukan hanya dari kalangan pemerhati kelapa sawit namun juga dari para petani.

Menurut Sekretaris DPW Apkasindo Sumsel, M Yunus kebijakan itu justru dinilai tidak cocok. Sebab kesiapan Indonesia atau industri dalam negeri untuk mengolah CPO menjadi produk hilir justru masih diragukan. Lantaran fasilitasnya belum memadai.

"Sebetulnya kebijakan itu tidak buruk selama industri dalam negeri siap. Malah kalau pun industri siap presiden tidak perlu menyampaikan larangan ekspor itu. Pasti tidak ada ekspor. Karena kebutuhan dala negeri ada," bebernya.

Ekspor dan import itu menurut Yunus tidak perlu di karang. Seharusnya pemerintah justru harus fokus menyediakan fasilitas industri hilirnya di dalam negeri. Yang kurang dilengkapi. Maka otomatis produk yang dibutuhkan tersedia. Sisa kebutuhan itulah yang kemudian bisa diekspor.

"Kalau industri hilirnya ada kemudian ketersediannya cukup maka harga produk juga akan lebih murah. Minimal kualitas produk sama atau malah lebih baik dari yang diimport. Kalau sudah mirah, kualitas bagus terus kenapa harus import, kan begitu logikanya," tuturnya 

Kata Yunus kalau dilihat kondisi saat ini, tidak mungkin penutupan ekspor itu menjadi penyelesaian. Kemudian stok yang ada saat ini untuk apa, sementara fasilitasnya tidak dipenuhi untuk produksi.

"Bahan baku minyak goreng tentu adalah CPO dasarnya. CPO mulai dari pohon tidak dapat bertahan lama. Misalnya buah kelapa sawit tidak akan bertahan lama di pohon. Seminggu tak dipanen rontok, setengah bulan busuk, satu bulan jadi penyakit, 2 bukan maka pohon tidak akan berbuah lagi," rincinya.

"Kemudian dipanen gak diangkat brondolanya banyak, seminggu busuk akhirnya tidak ada harganya," imbuhnya.

Begitu juga dengan CPO, dalam waktu seminggu tangki penyimpanan CPO di sebuah pabrik pasti akan penuh. Sementara kadar lemak CPO tinggi dan biaya perawatannya mahal. 

"Mau diletak dimana CPO itu. Apa analisis itu tidak mejadi pemikiran pemerintah?" ujarnya.

Sebenarnya menurut Yunus, data kuota penampungan itu mudah dihitung. Berapa kira-kira daya serap dalam negeri. Data itu sebenarnya dapat dilihat secara jelas. Baru kemudian dilakukan industri hilirnya.

"Mana ada industri hilirnya di dalam negeri. Lalu mau dikemanakan CPO yang ada itu," tandasnya.