Pekanbaru, elaeis.co - Anggota DPRD Riau, Marwan Yohanes, meminta agar pemerintah segera merealisasikan dan mengeksekusi seluruh rekomendasi dari Panitia Khusus (Pansus) Konflik Lahan. 

Mantan Ketua Pansus Konflik Lahan itu menyebutkan, ada 17 rekomendasi yang telah disampaikan kepada pemerintah, dalam hal ini kementerian terkait dan juga pemerintah daerah. 

"Kita sudah menyampaikan ke pihak-pihak terkait, termasuk ke kementerian. Kita sudah menyampaikan semuanya rekomendasi itu. Kita berharap semua pihak ikut membantu untuk bisa dilaksanakannya rekomendasi itu, terutama untuk kasus-kasus besarnya," kata Marwan kepada elaeis.co, Selasa (20/9). 

"Ada 17 yang kita rekomendasikan, baik itu perkebunan maupun kehutanan. Perkebunan itu berupa menyangkut HGU, khususnya sawit dan kehutanan itu menyangkut HTI dan lainnya," tambahnya. 

Dia mengatakan, konflik lahan yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu, terutama yang berkaitan dengan HGU dari PT Duta Palma Group menjadi yang paling dimonitor. 

"Itu malah yang nomor satu kita rekomendasikan untuk dicabut. Alhamdulillah sekarang sedang dalam proses Kejaksaan Agung, baik masalah utangnya dan juga perkebunannya. Itu merupakan salah satu yang sudah terealisasi," ujar politisi Gerindra itu. 

"Bahkan sekarang kan sudah disita lahan itu. Semuanya sudah diblokir dan lahan perkebunannya sudah dikerjasamakan dengan BUMN, dalam hal ini PTPN V," tambahnya. 

Dia berharap, rekomendasi-rekomendasi pencabutan izin lahan perkebunan dan HTI lain yang telah disampaikan oleh pansus dapat segera direalisasikan oleh kementerian terkait.