Berita / Nusantara /
Ekonomi Hijau Diharapkan Jadi Solusi Krisis Iklim dan Hambatan Perdagangan Global
Peserta silaturahmi yang diadakan FORMEH di Kantor BSI UMKM Center Makassar. Foto: ist.
Makassar, elaeis.co – Sambut tahun 2025, Forum Masyarakat Ekonomi Hijau (FORMEH) menggelar acara silaturahmi di Kantor Bank Syariah Indonesia (BSI)UMKM Center Makassar, Sulawesi Selatan (sulsel). Acara yang mengusung tema ‘Menyongsong Era Ekonomi Hijau’ ini mengundang perhatian berbagai stakeholder dari sektor perkebunan, kehutanan, perbankan, maupun masyarakat.
Acara silaturahmi ini dipandu oleh Sulaiman H. Andi Loeloe selaku Sekretaris Jenderal FORMEH bersama Dr H. Baharuddin Abidin yang merupakan tokoh pemerhati lingkungan dan pengembang hutan rakyat di Sulsel.
Dalam acara ini, para pakar dan pemimpin sektor ekonomi hijau berdiskusi tentang tantangan ekonomi global dan domestik yang semakin kompleks. Pemanasan global, penurunan emisi gas rumah kaca, serta kerusakan hutan dan lingkungan menjadi isu utama yang dihadapi dunia. Fakta bahwa sektor pertanian dan perkebunan masih dominan dalam produksi yang belum berstandar hijau, berdampak langsung pada meningkatnya bencana alam dan penurunan produktivitas, seperti yang terjadi baru-baru ini di Sulsel.
"Kita menyoroti dampak perubahan iklim, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah yang rentan terhadap bencana alam. Sejumlah 100 juta orang Indonesia, termasuk 60 juta di kawasan pesisir dan 40 juta petani, berisiko mengalami dampak buruk perubahan iklim. Selain itu, isu terkait kebijakan Uni Eropa, seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR), juga menjadi tantangan besar bagi komoditas unggulan Indonesia, termasuk kelapa sawit, kopi, kakao, dan kayu," ujar Sulaiman, yang juga Sekretaris Jenderal Apkasindo Perjuangan, kepada elaeis.co, Sabtu (4/1).
Namun menurutnya, ada harapan yang muncul melalui penerapan ekonomi hijau. Pihaknya mendukung langkah pemerintah dan pelaku industri untuk mengimplementasikan teknologi rendah karbon dalam proses produksi, serta mengedukasi konsumen untuk mengurangi konsumsi karbon. Salah satu inisiatif penting adalah mendorong penerapan standar ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) untuk kelapa sawit, yang bertujuan meningkatkan daya saing dan menjaga keseimbangan antara ekonomi dan pelestarian lingkungan.
Namun perkebunan sawit rakyat harus perhatian khusus lewat pendampingan dan bantuan pembiayaan agar bisa mengikuti sertifikasi ISPO serta penerapan standar keamanan pangan lainnya. Hal yang sama juga berlaku bagi komoditas lainnya seperti kakao melalui metode HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point).
"Dengan dukungan penuh terhadap sektor ekonomi hijau, FORMEH berharap dapat mendorong Indonesia menuju keberlanjutan dan kesejahteraan publik di masa depan. Diskusi ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri untuk membangun ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan," imbuhnya.







Komentar Via Facebook :