Jakarta, elaeis.co – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan posisi strategis sektor kelapa sawit dalam agenda pembangunan nasional. Hal itu diungkapkannya dalam Pidato Kenegaraan di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jumat (15/8).

Kelapa sawit saat ini tidak hanya menjadi sumber devisa negara, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi jutaan petani, pekerja, dan pelaku usaha di berbagai daerah. Namun Presiden menekankan bahwa potensi besar kelapa sawit harus diimbangi dengan tata kelola yang baik, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Dalam pidatonya, Presiden menyoroti peran strategis Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) yang sangat vital dalam mendukung kebijakan pemerintah. BPDP tidak hanya menjaga stabilitas pasar, tetapi juga memperkuat praktik perkebunan yang berkelanjutan dan patuh pada regulasi.

Presiden mengingatkan kembali momen ketika Indonesia sempat mengalami kelangkaan minyak goreng, meskipun berstatus sebagai produsen sawit terbesar di dunia. Kondisi ini memicu gejolak harga yang berpotensi mengganggu daya beli masyarakat.

“BPDP menjalankan peran penting dengan menutup selisih antara harga pasar dan biaya produksi. Intervensi ini menjaga agar harga minyak goreng tetap terjangkau dan pasokan tetap tersedia,” ujarnya.

Langkah ini menunjukkan fleksibilitas pemanfaatan dana sawit untuk merespons keadaan darurat pasar sekaligus memastikan keberlanjutan distribusi produk turunan sawit, yang esensial dalam kehidupan sehari-hari.

Presiden juga menekankan penegakan aturan di sektor perkebunan sawit, khususnya terkait pemanfaatan kawasan hutan. Sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan, pemerintah berhasil menertibkan 3,1 juta hektar dari total 5 juta hektar lahan sawit yang terbukti melanggar ketentuan.

Langkah ini bukan sekadar penegakan hukum, tetapi bagian dari upaya jangka panjang untuk menata ulang tata kelola lahan, mencegah kerusakan lingkungan, dan memastikan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Presiden menegaskan bahwa langkah tegas ini akan diperluas ke sektor lain, termasuk tambang ilegal, sementara BPDP mendukung program-program yang mendorong praktik perkebunan yang patuh regulasi, ramah lingkungan, dan produktif jangka panjang.

Peran BPDP dalam dua dimensi ini saling menguatkan. Di satu sisi, BPDP menjaga stabilitas harga dan ketersediaan produk turunan sawit di tengah dinamika pasar. Di sisi lain, BPDP memperkuat tata kelola perkebunan sawit melalui dukungan program berkelanjutan yang mematuhi regulasi dan prinsip keberlanjutan.

Kombinasi peran ini memastikan bahwa kelapa sawit tidak hanya menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga dikelola secara bertanggung jawab, memberikan manfaat merata bagi masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan.