Berita / Nusantara /
Dongkrak PAD, BPKP Perkuat Pengawasan Tata Kelola Sawit
Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rekomendasi Strategis Hasil Audit Tujuan Tertentu Tata Kelola Kelapa Sawit Wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. foto: Kominfo BPKP
Medan, elaeis.co – Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara menjadi tuan rumah pelaksanaan penyusunan rekomendasi strategis atas hasil Audit Tujuan Tertentu Tata Kelola Sawit Wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Kegiatan tersebut berkolaborasi dengan Direktorat Investigasi III BPKP pusat.
Ada 20 perwakilan BPKP yang mengikuti kegiatan tersebut. Yakni Perwakilan BPKP Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Lampung, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
Seluruh Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi perwakilan di Wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan sebanyak 46 orang dan pendamping Koordinator Pengawasan sebanyak 21 orang juga hadir pada kegiatan ini.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, Kwinhatmaka mengatakan, pengawasan tata kelola sawit merupakan salah satu dari agenda prioritas pengawasan di triwulan III dan IV tahun 2023 guna optimalisasi penerimaan daerah.
"Karena itulah koordinasi ini diharapkan dapat menghasilkan kesamaan persepsi dalam penyusunan rekomendasi strategis yang dapat memberikan kontribusi positif dan meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD) dari Tata Kelola Kelapa Sawit di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan,” kata Kwinhatmaka dalam keterangan resmi Kominfo BPKP dikutip Sabtu (25/11).
Topik yang menjadi pembahasan utama dalam kegiatan tersebut diantaranya membahas tentang kondisi sawit dalam kawasan hutan, perubahan mekanisme tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sawit dalam kawasan hutan, program peremajaan sawit rakyat (PSR), fasilitas kebun masyarakat (plasma), kendala dalam pelaksanaan penyelesaian kewajiban fasilitas kebun masyarakat, dan pendapatan industri kelapa sawit. Seluruh kategori ini menjadi perhatian yang serius untuk dapat dioptimalkan dengan baik.
“Harapannya kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif kepada pemerintah, sehingga PAD dapat meningkat karena akuntabilitas yang lebih baik,” pungkasnya.







Komentar Via Facebook :