Jakarta, elaeis.co - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari menilai langkah pemerintah menjadikan peremajaan sawit rakyat (PSR) bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) sudah tepat.

Sebab, PSR dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani kelapa sawit skala kecil. Walau masih ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar program ini dapat berjalan lebih efektif.

“Kendalanya seperti proses pencairan dana yang masih lambat, harmonisasi regulasi yang belum optimal, dan kebutuhan pendampingan teknis bagi petani. Ini arus segera ditangani,” ujar Kharis dalam webinar bertajuk ‘Nasib Peremajaan Sawit Rakyat: PSN yang Terkendala’, yang diselenggarakan oleh Center for Indonesian Reform (CIR) bekerja sama dengan ASASI pada Sabtu (1/2).

Berdasarkan data Kementerian Pertanian RI, realisasi PSR hingga akhir 2023 telah mencapai sekitar 300.000 hektar dari target 540.000 hektar untuk periode 2020-2024.

Petani yang terdaftar dalam program ini akan menerima bantuan dana hibah. Dana tersebut digunakan untuk pembongkaran tanaman tua, pembelian bibit, pupuk, pestisida, serta pemeliharaan tanaman hingga usia tiga tahun.

Oleh karena itu, menurut Abdul Kharis sangat penting mempercepat proses pencairan dana. Selain itu, dia juga menegaskan pentingnya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.

“Harmonisasi kebijakan dan pendampingan teknis yang intensif bagi petani adalah kunci keberhasilan program PSR. Dengan begitu, PSR benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh petani sawit,” pungkasnya.

Dengan dukungan dari DPR RI serta kolaborasi berbagai pihak, diharapkan program PSR dapat berjalan lebih optimal dan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan petani kelapa sawit di Indonesia.