Jakarta, elaeis.co - Evaluasi regulasi Domestik Maret Obligation (DMO) dan Domestik Price Obligation (DPO) saat ini tengah direncanakan pemerintah. Belum diberlakukan upaya penghapusan DMO dan DPO ini justru mendapat dukungan dari para petani kelapa sawit.

Salah satu yang menjadi pembahasan dalam penghentian regulasi tersebut menurut Sekretaris DPW APKASINDO Aceh, Fadhli Ali adalah munculnya kekhawatiran berhentinya suplay CPO terhadap perusahaan minyak goreng yang tidak memiliki sumber CPO sendiri.�

"Ya ada informasi seperti itu. perusahaan minyak goreng itu takut kehilangan sumber CPO. Sebab jika DPO dan DMO dihilangkan maka perusahaan otomatis akan mengirimkan semua CPO ke pasar internasional," bebernya saat berbincang bersama elaeis.co, Senin (25/7).

Menurut Fadhli menjawab kekhawatiran itu pemerintah dapat melakukan pengaturan terhadap perusahaan kelapa sawit BUMN untuk menyuplai stok CPO yang dibutuhkan perusahaan minyak goreng. Sebab mekanismenya akan semakin mudah jika BUMN yang diarahkan pemerintah.

"Jika nanti kemampuan kebun BUMN tidak mencukupi, baru pemerintah memanggil perusahan swasta besar untuk membantu stok CPO," ujarnya.

Kemudian opsi lain untuk membantu meningkatkan TBS, pemerintah bisa memberlakukan DPO dan DMO per provinsi bukan secara keseluruhan. Sehingga pemerintah bisa melihat kuota CPO dan jumlah pabrik yang ada.

"Nah ini nantinya langkah ini bisa dipadukan dengan program pendirian pabrik minyak goreng merah. Sehingga minyak goreng yang disalurkan tepat sasaran yakni masyarakat kelas menengah ke bawah," paparnya.

Sedangkan bagi provinsi yang tidak menghasilkan CPO dapat disuplay dari perusahaan BUMN. Langkah ini dinilai Fadhli kecil kemungkinan akan berdampak terhadap turunnya harga TBS. Malah serapan TBS petani akan semakin bagus.

"Kita akan terus mendukung langkah pemerintah yang pro terhadap petani dan masyarakat kecil. Kita berharap penghapusan DPO dan DMO dapat meningkatkan harga TBS yang saat ini masih jauh dari normal," tandasnya.