Jakarta, elaeis.co – Era pengawasan pajak di sektor minerba dan industri kelapa sawit berubah drastis. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini membuka akses data lintas kementerian dan lembaga, memastikan setiap transaksi dan produksi tercatat rapi, tanpa celah. 

Langkah ini diharapkan bisa menekan kebocoran penerimaan negara yang selama ini kerap terjadi di sektor strategis.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan, praktik lama yang masih ditandai fragmentasi data antarinstansi selama ini membuat pengawasan dan analisis kebijakan tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. 

Setiap lembaga bekerja sendiri dengan basis data masing-masing, sehingga sering muncul ketidaksesuaian laporan produksi hingga anomali perdagangan internasional.

“Dulu mungkin DJP cuma minta data, tapi enggak mau berbagi. Itu yang sering jadi persepsi,” ujar Bimo dalam acara di Pusdiklat Pajak, Kamis lalu.

Kini paradigma itu dibongkar habis. DJP tidak hanya meminta data, tetapi juga membuka akses data anonim sesuai aturan perundang-undangan. 

Data tersebut bisa dimanfaatkan untuk analisis kinerja sektor sawit maupun minerba tanpa menyentuh identitas wajib pajak. 

“Sekarang kami terbuka. Sepanjang sesuai aturan, data bisa dibuka untuk kepentingan analisis. Tanpa identifikasi wajib pajak, itu sah dan tidak perlu dipersulit,” tegas Bimo. 

Dengan basis data yang saling terhubung, DJP bisa memantau alur produksi, distribusi, hingga ekspor dengan presisi tinggi. Semua celah yang memungkinkan kebocoran pajak di sektor ekstraktif kini diperkecil drastis. 

Misalnya, perbedaan volume ekspor yang tercatat di negara tujuan dibandingkan angka resmi di dalam negeri dapat segera dikoreksi. Integrasi data ini memastikan dasar pengenaan pajak dan PNBP benar-benar mencerminkan kondisi nyata.

Langkah ini juga menumbuhkan transparansi dan kepercayaan antarinstansi. Sektor sawit yang selama ini rawan penyimpangan laporan kini tercatat resmi, sementara sektor minerba seperti batu bara dan mineral lain juga diawasi lebih ketat.

“Dengan data yang sama dan transparan, akan tumbuh rasa saling percaya. Bersama-sama kita bisa memastikan dasar pengenaan PNBP dan pajak itu selaras. Ini bagian dari upaya besar memperbaiki tata kelola,” pungkas Bimo.

Dengan strategi baru ini, DJP menunjukkan bahwa pengawasan pajak bukan hanya soal pungutan, tetapi juga tata kelola berbasis data cerdas dan modern. Dari sawit hingga minerba, era pengawasan tanpa celah resmi dimulai, dan masa kebocoran pajak tinggal kenangan.