Pekanbaru, elaeis.co - Para petani kelapa sawit yang sudah ikut Program Peremajaan Sawit Rakyat (PPSR) dan tanamannya sudah berbuah, sudah bisa langsung mengajukan Sarana dan Prasarana (Sarpras). 

Direktur Jenderal Perkebunan (Dirjenbun) Kementerian Pertanian, Andy Nur Alamsyah mengatakan, pengajuan itu tidak lagi melalui proses verifikasi. 

"Direktur (tanaman kelapa sawit dan aneka palma) tinggal mengirimkan notifikasi kepada petani agar mengajukan sarpras," kata lelaki 48 tahun ini saat memberikan sambutan pada Seminar, Gala Dinner dan Awarding Aspekpir Indonesia tahun 2023 di Pekanbaru, Minggu (5/11) malam. 

Yang dibutuhkan hanya Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL). Begitu ada, langsung diproses. "Kebutuhannya apa silakan dibikin. Dalam skala 200 hektar, itu bisa mengajukan truk, alsintan, jalan usaha tani, pupuk, pestisida, dan yang lain," rinci magister teknik ITB ini. 

Bekas Direktur Alat dan Mesin Pertanian ini mengaku sudah meminta Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Ardi Praptono untuk mengirim notifikasi kepada 50 ribu - 60 ribu petani PSR yang yang hari ini tanamannya telah menghasilkan, agar segera mengusulkan bantuan sarpras. "Nggak usah lagi diverifikasi, wong verifikasi sudah dilakukan di PSR," lelaki ini mengulangi. 

Ditjenbun nampaknya sangat serius soal sawit ini. Buktinya, diam-diam, Ardi sudah merampungkan aplikasi terkait sawit ini. 

Untuk Sarpras misalnya. pada tahun ketiga petani menjalani PSR, akan otomatis menotifikasi pekebun, dinas, BPDPKS bahwa petani PSR itu harus segera mengajukan dana sarpras. 

Lalu, sejumlah pegawai di Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma yang selama ini dianggap menghambat urusan Jakarta dan daerah, sudah digeser. 

"Habis dana swakelola, tapi sampai hari ini enggak juga ada rekomtek yang keluar, semua sudah kita ganti," tegasnya. 

Andy mengaku melakukan itu semua lantaran dana Sarpras yang tiap tahun diajukan Rp6 triliun, nyaris tak terserap. "Yang begini enggak boleh lagi terjadi," ujarnya.