Jambi, elaeis.co - Setakat ini Kementrian Pertanian (Kementan) tengah memperkuat penanganan perkebunan kelapa sawit dengan membentuk Direktorat Khusus Sawit. Langkah ini dinilai strategis untuk mengurai permasalahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Ketua Bidang Advokasi dan Hukum DPW APKASINDO Jambi, Dermawan Harry Oetomo mengatakan ini adlah langkah terbaik sepanjang tahun 2022. 

"Ini adalah langkah yang akan lebih efektif dan efesien dalam pengelolaan kelapa sawit. Sebab sawit merupakan komoditas unggulan yang terbukti memberikan kontribusi devisa negara terbesar," kata dia, Sabtu (17/9).

Menurutnya, akan menjadi aneh jika petani sawit justru terkesan sengsara jika kelapa sawit adalah komoditi penyumbang devisa negara terbesar. Salah satu penyebabnya yakni lantaran tingginya harga pupuk dan pestisida.

"Idealnya lintas kementerian yang terkait sawit harusnya bisa fokus untuk mencarikan solusi yang akan mendorong dan mendongkrak petani sawit. Sehingga tidak terdampak pada peningkatan angka kemiskinan, angka pengangguran, angka arus urbanisasi yang akan merubah pola pikir kedepannya," paparnya.

Ia berharap Direktorat Khusus Sawit (Ditsuswit) dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Misalnya ketidakseragaman harga TBS sampai revisi Permentan No.01/2018.

Lalu juga ketidaklancaran program PSR dimana kelembagaan petani sawit sebagai pengusul masih direpotkan oleh l kebijakan atau regulasi birokrasi. Kemudian juga masalah tender harga CPO di PBKN yang masih diragukan para petani sawit swadaya se-Indonesia.

"Siapa lagi yang akan memikirkan nasib petani sawit se-Indonesia kalau tidak para kaum intelektual di lintas kementerian. Sehingga kondisi peluang kerja di dunia usaha dan dunia industri sawit akan proaktif membantu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) guna percepatan pemulihan ekonomi nasional(PEN) se-Indonesia," tandasnya.