Bengkulu, elaeis.co - Aliansi Petani Kelapa Sawit (APKS) Bengkulu menilai bantuan Rp30 per hektar untuk peremajaan sawit rakyat (PSR) tidak cukup. Pemerintah harus mengevaluasi besaran dana bantuan agar petani lebih antusias mengikuti program tersebut.

"Biaya Rp 30 juta per hektar dari BPDPKS sangat tidak cukup untuk menjalankan peremajaan. Harus ditingkatkan lagi," kata Ketua APKS Bengkulu, Edy Mashury kepada elaeis.co, Rabu (8/11).

Tidak hanya soal besaran dana bantuan, Edy juga meminta agar adanya jaminan hidup bagi petani ketika menjalankan peremajaan sawit.

Sebab, selama ini masih banyak petani yang enggan mengikuti program itu lantaran hasil tanaman kebun sawit menjadi satu-satunya sumber pendapatan mereka.

"Nah, ini harus ada solusi dengan memberikan jaminan hidup kepada petani selama kebun mereka belum menghasilkan kembali," ujarnya.

Di satu sisi, lanjut Edy, peremajaan sangat diperlukan guna menaikkan produktivitas sawit. Sebab, produksi sawit Indonesia stagnan beberapa tahun terakhir. Namun di sisi lain, kebanyakan petani masih menggantungkan sumber pendapatan satu-satunya dari kebun sawit.

"Karena itu tadi, maka kita meminta, selain besaran dana dinaikkan, juga adanya jaminan hidup bagi petani. Peremajaan memang harus dilakukan untuk menjaga keberlanjutan industri kelapa sawit Indonesia," pungkasnya.