Bagansiapiapi, elaeis.co - Suara Tumin begitu renyah didengar saat diajak berbicara tentang Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian.

Salam yang baik dari Program PSR kini dinikmati olehnya dan ratusan petani sawit swadaya yang tergabung dalam Koperasi Uni Desa (KUD) Sumber Makmur.

KUD yang dipimpin Tumin ini berada di Desa Sukamaju, Kecamatan Bagansinembah, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Provinsi Riau.

"Sekarang ini kalau di pabrik kelapa sawit (PKS), Pak, kalau kami jual TBS kami, PKS bilang ini harga Jokowi," kata Tumin saat berbincang-bincang dengan elaeis.co melalui handphone , kemarin

“Maksudnya ya untuk TBS kami yang berasal dari tanaman sawit berkualira dan bersertifikat berkat Program PSR yang diluncurkan Presiden Jokowi sejak tahun 2017,” tambah Tumin.

Dengan demikian, beber Tumin, TBS dari KUD mereka dihargai rata-rata sekitar Rp 2.500 sampai Rp 2.800 per kilogram (Kg), jauh lebih mahal dibandingkan TBS dari bibit sawit abal - abal.

“Kata orang pabrik ini harga Jokowi, buah Jokowi, dihargai Rp 2.500-an per Kg. Kalau sekarang malah berkisar Rp 2.700 sampai Rp 2.800 per Kg,” ungkap Tumin. 

“Sementara TBS yang lain dari saeit enggak jelas itu, harganya Rp 1.800-an. Selisihnya jauh sekali dengan harga TBS kami,” kata Tumin lalu tertawa.

Tumin menuturkan, para petugas sortasi dari pabrik sawit akan sangat mudah menilai mana buah sawit Jokowi dan mana yang bukan. 

"Mereka kampak TBS kami, tak bersuara, karena bijinya kecil tapi dagingnya tebal. Sementara TBS yang abal-abal saat dikampak akan berbunyi keras. Ini karena justru cangkang atau bijinya yang tebal," kata Tumin.

"Makanya petugas sortasi di pabrik sudah hafal. Kalau mereka memeriksa buah sawit lalu terdengar bunyi yang keras, ya udahlah, udah pasti itu bukan TBS dari Program PSR," katanya lagi, lalu kembali tertawa.

Selain karena Program PSR dari BPDPKS dan Ditjenbun, Tumin mengakui bahwa para petani sawit swadaya anggota KUD Sumber Makmur bisa bertahan mengikuti Program PSR berkat bantuan kredit dari Bank Riau Kepri Syariah (BRKS).

Ia menjelaskan, saat ini dana Program PSR adalah Rp 25 juta per hektar dan maksimal 4 hektar. Artinya, masing-masing anggota KUD Sumber Makmur mendapat Rp 50 juta per dua hektar.

"Kami ini kan rata-rata hanya punya kebun sawit seluaa aatu kavling. Satu kavling itu ya dua hektar. Kalau ikut Program PSR, berarti dapatnya Rp 50 juta," jelasnya.

Tentu saja dana itu kurang bagi para petani. Namun bantuan kredit akgirnya datang dari BRKS kepada anggota KUD Sumber Makmur yang ikut Program PSR.

Mereka diberi pelatihan manajemen, dibor menggunakan uang secara benar dan tepat sehingga mereka tetap hidup dan mampu bertahan hidup.

“Khususnya hingga kebun sawit kami masuk ke fase tanaman menghasilkan 1 atau lebih dikenal TM-1 atau panen perdana,” kata Tumin Mengenang.

“Itu kisah kami sekitar lima tahun yang lalu. Awalnya penuh perjuangan, tetapi berkat Program PSR BPDPKS dan bantuan kredit BRKS, kini kami menikmati hasilnya,” tegas Tumin.