Jakarta, elaeis.co - Sejak ditinggal oleh PT Perkebunan Nusantara 13, ribuan petani di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur (Kaltim) kelimpungan. Sebab mereka tidak dapat menikmati harga penetapan pemerintah lantaran tidak ada perusahaan yang mau bermitra.

Padahal luas kebun sawit di sana mencapai 17.000 hektare. Sedangkan hanya ada 14 pabrik kelapa sawit (PKS) beroperasi di wilayah itu.

Usut punya usut, penolakan pengajuan mitra itu lantaran sejumlah persyaratan dari petani yang tidak lengkap. Diantaranya yakni Surat Pendaftaran Budi Daya (SPBD). Artinya kualitas perkebunan masyarakat dipertanyakan.

"Kita ini jelas bekas mitra PTPN 13. Jelas dalam penanaman atau pengalihan lahan sudah sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Tentu juga tidak menggunakan bibit sembarangan. Nah anehnya kok dibilang bahwa kualitas kebun kita diragukan," jelas Plt Ketua DPW Apkasindo Kaltim Bekman Siahaan saat berbincang bersama elaeis.co, Jumat (13/5).

Menurut Bekman, alasan itu hanya pengalihan saja. Mereka para PKS memang tidak mau bermitra agar dapat menentukan harga TBS sesuai dengan keinginan mereka sendiri, bukan sesuai dengan harga penerapan pemerintah.

Kedati demikian petani juga tidak dapat berbuat banyak. Bahkan upaya pengajuan sejak 7 tahun lalu juga selaku di tolak oleh beberapa PKS di sana.

"Kita sudah ajukan. Bahkan kepada PKS yang tidak memiliki kebun. Mereka juga menolak. Memang ada yang mau bermitra, namun sisi harga mereka yang tentukan. Tentu sama saja bohong," paparnya.

Pihaknya hanya menunggu ketegasan pemerintah yang seharusnya menjadi jembatan bagi para petani. Yakni mencarikan mitra atau justru menjembatani petani dan perusahaan untuk bermitra. "Namun sampai sejauh ini memang belum nampak ada pergerakannya. Kita hanya bisa gigit jari saat daerah lain menikmati harga tinggi sesuai penetapan," tutupnya.