Simalungun, elaeis.co – Polres Simalungun melakukan pengamanan kegiatan pemanenan dan okupasi (pembersihan lahan) milik PT Sawit Indah Abadi (PT SIA) yang sebelumnya digarap oleh Kelompok Tani Hutan Teratai Hijau di Nagori Buntu Bayu, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Kegiatan ini dipimpin Kabag Ops Kompol M. Manik MH.

Kasi Humas Polres Simalungun, AKP Verry Purba, menjelaskan bahwa operasi pengamanan ini dilaksanakan berdasarkan surat permohonan dari PT SIA Kebun Buntu Bayu No: 051/SIA/UM/MDN/XII/2024 tentang Permohonan Percepatan Penyelesaian Penyerobotan Lahan.

“Kegiatan ini didasari oleh Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Surat Perintah Pengamanan Nomor 1456/XII/Ops.4.5/2024,” jelas Verry dalam keterangan resmi dikutip Selasa (24/12).

Sebelum operasi pengamanan dimulai, dilakukan apel pengecekan personil di Lapangan Apel Polsekta Tanah Jawa. Tim gabungan yang terlibat terdiri dari berbagai unsur pimpinan Polres Simalungun, termasuk Kapolsek Tanah Jawa Kompol Asmon Bufitra MH, Kasat Samapta AKP Rudi Handoko MH, Kasat Binmas AKP Esron Siahaan SH, dan Kasat PamObvit AKP Hengky Bonari Siahaan SH.

Di lokasi, tim kepolisian mengamankan proses pembersihan lahan yang dilakukan oleh sekitar 80 orang karyawan perusahaan. Kegiatan pembersihan meliputi pembongkaran tenda dan pencabutan tanaman atau bibit yang berada di piringan kelapa sawit.

“Pengamanan ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi bentrok antara karyawan perusahaan dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan,” tambah Verry.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman dan tertib hingga pembersihan lahan selesai. Setelah memastikan situasi kondusif, seluruh personil kembali ke Polsekta Tanah Jawa untuk melaksanakan apel konsolidasi.

Keberhasilan pengamanan ini menunjukkan profesionalisme Polres Simalungun dalam menangani potensi konflik sosial, khususnya yang berkaitan dengan sengketa lahan.

Polres Simalungun terus berkomitmen untuk memberikan pengamanan optimal dalam setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.