Jakarta, elaeis.co  – Demi kenyamanan berinvestasi dan adanya kepastian hukum di industri perkebunan kelapa sawit, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) saling bersepakat satu sama lain.

Kedua pihak menuangkan kesepakatan itu melalui penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang ditandatamgani di Jakarta.

Daei keterangan resmi yang diterima elaeis.co diungkapkan kesepakatan kedua pihak itu mencakup peningkatan bantuan pengamanan, pencegahan, penanganan konflik sosial, serta penegakan hukum di lingkungan kerja anggota GAPKI.

MoU itu diteken oleh Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, dan Asisten Kapolri Bidang Operasi, Irjen Pol Drs. Verdianto I Bitticaca di Ballroom Hotel Ayana Midplaza.

Dalam sambutannya, Karodalops Sops Polri, Brigjen Pol Endi Sutendi, mewakili Verdianto I Bitticaca, mengakui sangat besar devisa negara dari sektor industri kelapa sawit.

Situasi tersebut, kata dia, mampu menopang perekonomian negara. Tetapi di saat yang sama, ujarnya, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi industri sawit nasional.

Tantangan iti, ucapnya, berpotensi menghambat kinerja dan peran penting industri kelapa sawit ke depan, khususnya di bidang keamanan berusaha dan kepastian hukum.

“Gangguan keamanan berupa aksi pencurian, penjarahan, perusakan terhadap sarana dan prasarana perusahaan,: ucap Endi.

Di samping ori, pihaknya melihat aksi pembakaran lahan di area perkebunan kelapa sawit sering kali menjadi hambatan yang signifikan.

"Khususnya dalam menjaga keberlanjutan di sektor industri kelapa sawit nasional,” kata Endi menambahkan.

Selain itu, pihaknya melihat mulai muncul konflik sosial yang dipicu oleh sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan perkebunan sawit.

"Situasi ini tentu menjadi persoalan yang harus segera disikapi dan ditangani dengan baik dan bijak,” lanjutnya.

Endi mengatakan bahwa pelibatan unsur pemerintah setempat, aparat keamanan, perusahaan perkebunan dan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholders, termasuk GAPKI, menjadi sangat penting dalam menangani persoalan ini.

“Kita berharap ruang lingkup kerjasama ini dapat mewadahi kepentingan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak," ujar Endi.

"Serta dapat menjadi pondasi dalam menindaklanjuti kerjasama yang bersifat teknis antara GAPKI dengan satuan kerja di mabes polri serta satuan wilayah,” tegas Endi. (*)